Masuk Prolegnas 2020, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sederhanakan perizinan

Selasa, 12 November 2019 | 20:31 WIB ET
(ilustrasi)
(ilustrasi)

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, pemerintah telah menyepakati  omnibus law Cipta Lapangan Kerja.

“Omnibus Law ini akan membuat membahas ekosistem penyederhanaan perizinan dan investasi. Di sini juga akan dimasukan terkait dengan kemudahan berusaha terkait juga yang terkait dengan dorongan untuk riset dan inovasi. Termasuk di dalamnya  bagaimana membuat inovasi ini menjadi bagian dari pada peningkatan daya saing,” kata Airlangga.

Dalam Omnibus Law ini, lanjut Menko Perekonomian, juga dipersiapkan yang terkait dengan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, Omnibus Law juga akan membuat rezim undang-undang cipta tenaga kerja yang basisnya adalah basis dari pada administrasi law atau perdata.

“Jadi kita menggeser paradigma bahwa usaha atau ekosistem investasi dan perdagangan ini basisnya basis pidana. Nah oleh karena itu, pengenaan sanksinya akan terus didorong yang terkait dengan perdata,” terang Airlangga.

Ditambahkan Menko Perekonomian, di dalam omnibus law juga akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk pengadaan lahan. Pengadaan lahan, terutama terkait dengan project strategis nasional atau program-program pemerintah dimana pemerintah nanti untuk proyek strategis tersebut akan ikut serta dalam pembebasan lahan sekaligus menyediakan perizinannya. “Dengan demikian para investor tinggal mengembangkan project-nya itu sendiri,” ujarnya.

Kemudian dari segi filosofi perizinan, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah akan mendorong bahwa filosofinya itu bergeser dari berbasis kepada izin menjadi berbasis kepada resiko. “Jadi kalau usaha kecil dan menengah yang tidak ada resikonya, maka rezimnya adalah cukup pendaftaran saja, tidak perlu izin macam-macam. Tetapi semakin tinggi resikonya, maka itu berbasis kepada standar-standar,” sambung Airlangga.

Yang terakhir, terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Menurut Menko Perekonomian, pemerintah akan mendorong  bahwa kawasan ekonomi khusus akan diberi kewenangan agar administraturnya bisa mengatur atau mengelola one stop service untuk perizinan-perizinannya. 

Omnibus Law ini ditargetkan masuk Prolegnas 2020. kbc9

Bagikan artikel ini: