Dialokasikan Rp10 triliun, Kartu Pra Kerja sasar 2 juta orang

Selasa, 12 November 2019 | 20:58 WIB ET
(dok. Setkab)
(dok. Setkab)

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, pemerintah menyiapkan Kartu Pra Kerja untuk 2 juta orang yang dipersiapkan untuk masuk pra kerja. Dengan anggaran keseluruhannya mencapai Rp10 triliun, dan akan diluncurkan2-3 bulan mendatang.

“Rencana sistemnya berbasis digital, di mana 500 ribu itu basisnya adalah kartu dan yang 1,5 juta basisnya digital. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri,” kata Airlangga kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) sore.

Sifat daripada pelatihan itu, menurut Menko Perekonomian, adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik itu yang dimiliki oleh kementerian maupun yang dimiliki oleh dunia swasta. Sesuai arahan Presiden, pemerintah akan kembangkan supply dan demand dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan.

Menurut Airlangga, sifat daripada kartu yang bermanfaat ini berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah, seperti bantuan pemerintah. Jika pesertanya banyak kemudian kursusnya banyak. Tetapi pemerintah juga membuat mekanisme bagaimana melakukan tracking dan bagaimana memberikan pelatihan kepada lembaga pelatihan yang sudah dalam “diakreditasi” dan bisa dilakukan oleh masyarakat.

“Dengan sistem online ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama. Dan pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,” terang Airlangga.

Menko Airlangga mengemukakan, untuk pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini  akan dibuat semacam project management office (PMO) dan karena sifatnya lintas kementerian, dan  Presiden minta ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian.

Oleh karena itu, lanjut Airlangga, pemerintah akan mempersiapkan Perpres (Peraturan Presiden)nya, Perpres untuk PMO, Perpres untuk pelaksanaan ini, Perpres untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang eligible. Sementara yang murah adalah mereka yang usia tertentu sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, itu di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah.

“Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja,” terang Airlangga. kbc9

Bagikan artikel ini: