Buwas ingin skema komersial dominasi pengadaan beras BULOG

Selasa, 3 Desember 2019 | 22:14 WIB ET
Dirut Perum BULOG  Budi Waseso
Dirut Perum BULOG Budi Waseso

JAKARTA, kabarbisnis.com: Perum BULOG akan menggenjot pengadaan beras melalui skema komersial hingga 50% seiring berkurangnya porsi cadangan beras pemerintah (CBP).

Dirut Perum BULOG  Budi Waseso menargetkan 50% beras Bulog disalurkan secara komersial pada tahun 2020. Dengan demikan, perbandingan antara beras yang disalurkan melalui penugasan pemerintah (PSO) dan beras komersial sebesar 50:50.

"Dalam komersial itu bisa, tetapi karena cuma 20% (realisasi saat ini) itu masih kurang memadai. Tahun depan kita harus 50% untuk komersial, sehingga kita bisa menutupi bunga utang dan kita bisa nyicil bunga utang," kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Untuk selanjutnya, porsi skema pengadaan beras komersial terus diperbesar hingga menjadi menjadi 80 ,% dan 20 % CBP.Untuk mencapai target tersebut, BULOG mendorong penjualan beras melalui e-commerce dan ritel modern. Selain itu, menyalurkan beras kepada berbagai instansi seperti Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Kalau bicara komersial saya yakin Bulog paling murah. Kita punya gudang di seleuruh indonesia. Mana perusahaan yang punya gudang beras di Indoneesia?," ujarnya.

Buwas meyakini stok CBP tidak akan terganggu. Alasannya, stok beras di gudang Bulog saat ini masih 2,2 juta ton.Adapun, 200.000 ton diantaranya merupakan beras komersial yang dapat dijual tanpa persetujuan pemerintah melalui putusan rakortas.

Sebagai informasi saja, BULOG telah mendapat kucuran dana Rp 2,5 triliun untuk melakukan penyerapan beras dari petani. Jumlahnya setara dengan 250.000 ton beras.Penyerapannya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015.

Berbeda dengan beras komersial, Bulog menyerapnya sesuai harga pasar. Mantan Kabareskrim Polri ini menyebutkan apabila BULOG menggunakan beras yang diserap menggunakan harga pasar untuk memenuhi CBP, pemerintah tinggal menggantinya dengan selisih harga antara harga pembelian dengan harga penjualan yang sudah ditetapkan.

"BULOG sebagai perum negara bicara komersial perlu lagi diatur berapa persen penugasan yang wajib untuk BULOG. Kalau seperti tadi kompensasinya harus dibantu pemerintah," kata dia.

Karena itu, Buwas mengaku perlu ada dukungan dari pemerintah. Khususnya dukungan berupa restu pemerintah agar alokasi anggaran pengadaan CBP dari pemerintah yang tiap tahunnya sebesar Rp 2,5 triliun yang ditetapkan dalam APBN.

Tidak sepeti sekarang BULOG harus mengadakannya melalui pendanaan bank.BULOG pun membutuhkan waktu pencairan karena harus diverifiksi Kemenkeu dan diaudit BPK terlebih dahulu.Kondisi inilah yang gilirannya membuat pembayaran bunga utang BULOG terus meningkat.

Buwas juga meyakini perubahan mekanisme pengadaan beras ini tidak akan mengurangi peran sebagai stabilitator harga. "Gabah petani kita tetap serap, tapi lebih banyak dengan mekanisme komersial, jadi harga penyerapan sesuai pasar. Tidak apa-apa, justru kita bersaing dengan pedagang lainnya," kata dia.

Jika dapat memperbesar porsi bisnis komersial, kondisi keuangan perusahaan akan membaik dan memberikan dampak balik yang positif kepada pemerintah. Sebab, BULOG membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dari para regulator untuk memperbaiki bisnis yang dijalankan.kbc11

Bagikan artikel ini: