13 Karyawan diberi pesangon, RN Mandiri: Kasus PHK karyawan tuntas

Rabu, 4 Desember 2019 | 22:21 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: PT Rolas Nusantara (RN) Mandiri, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara XII atau PTPN XII akhirnya telah menuntaskan kewajibannya untuk memberikan pesangon sebesar Rp 203 juta kepada 13 karyawan yang telah di-Putus Hubungan Kerja (PHK).

Uang pesangon diserahkan langsung oleh Direktur RN Mandiri Permadi Eko Prasetyo dan Kepala Divisi Akuntansi Keuangan, Umum dan SDM Soesilo bersama Kuasa Hukumnya, Sunarno Edy Wibowo kepada Kuasa Hukum 13 orang mantan karyawan RN Mandiri, Dadang DA di kantor RN Mandiri jalan Indragiri Surabaya, pada hari ini, Rabu (4/12/2019).

“Itu sudah sesuai dengan anjuran Disnaker  Kota Surabaya (besaran pesangon Rp 203 juta red.). Secara hukum, kasus ini sudah selesai. Kalau demo lagi, ya kita tunjukkan kesepakatan di Disnaker kemarin. Karena pesangon Rp 203 juta untuk 13 karyawan itu kesepakatannya  terjadi di Disnaker yang disetujui oleh perwakilan karyawan dan kuasa hukum mereka. Perhitungannya pun dari Disnaker,” tegas Soesilo.

Menurut keterangannya, keputusan  besaran pesangon yang harus diberikan oleh RN Mandiri tersebut setelah pihak Disnaker meminta data lama masa kerja karyawan yang telah di-PHK dan laporan keuangan RN Mandiri selama tiga tahun terakhir.

“Pihak manajemen dapat angka itu tanpa rincian. Kita diminta laporan masa kerja mereka dan laporan keuangan tiga tahun terakhir bahwa Rollaas gak pernah untung, malah terakhir tahun 2018 rugi Rp 9,5 miliar. Akhirnya keluar angka segitu. Mestinya, kalau sudah hasil hitungan Disnaker, itu sesuai perundangan. Bahkan sebenarnya kami dikasih kesempatan nego hingga tanggal 26, tetapi tidak kami lakukan, ya sudahlah kami bayar segitu,” ujarnya.

“Dan ingat, semua proses yang telah selesai ini akan segera kami catatkan di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial red.), Disnaker Kota dan Pengawasan bahwa kasus ini sudah selesai dan atas nama serikat apapun itu tidak berlaku lagi,” tambah Kuasa Hukum RN Mandiri, Sunarno Edy Wibowo.

Ia juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh RN Mandiri sudah sesuai prosedur perundang-undangan. Jika ternyata masih ada karyawan yang tidak puas dan melakukan aksi demo, maka pihaknya bisa mempidanakan mereka dengan sejumlah tuduhan. “Bisa dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, atau fitnah atau UU IT karena telah menyebarkan aksi mereka,” ujarnya.

Terkait enam orang yang masih belum menerima keputusan tersebut, Dadang menegaskan akan menjadi persoalannya dengan mereka. Karena keputusan yang diambil bersama ini terjadi sebelum mereka mencabutnya sebagai kuasa hukum mereka.

Ia menceritakan bahwa tanggal 6 Agustus ia menerima kuasa dari 13 orang untuk  mendampingi dan memberikan advokasi yang dilakukan oleh pihak manajemen RN Mandiri. Setelah ia saya memberikan laporan ke PHI Jatim, dan juga ke bagian pengawasan. Dadang juga telah melakukan sesuai dengan anjuran PHI.

“Saya lakukan mediasi, lakukan negosiasi. Dan klimaksnya tanggal 17 November kemarin. Dua hari sebelum kuasa saya dicabut oleh 6 orang anak ini, saya sudah melakukan kesepakatan, deal dengan manajemen yang difasilitasi oleh Disnaker. Saya juga tahu mana yang tidak mau dan tidak mampu. Bahwa pihak manajemen bukannya tidak mau membayar, tetapi memang keadaannya seperti itu. Dan itu ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan selama lima tahun terakhir yang terus mengalami kerugian,” katanya. kbc6

Bagikan artikel ini: