Kontribusi industri hasil cukai atas fiskal kalahkan BUMN

Selasa, 10 Desember 2019 | 22:44 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan pentingnya Industri Hasil Cukai (IHC) bagi penerimaan negara. Bahkan, kecuali pada di tahun 2015, penerimaan cukai selalu melampui target.

"Insya Allah tahun ini juga 100 % lebih sedikit. Kalau kata Menkeu Sri Mulyani ini bukan prestasi, tapi tradisi," kata Nirwala dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Nirwala mengatakan pentingnya IHC di Indonesia dapat terlihat dari ukuran industrinya itu sendiri. Misalnya, membandingkan aset BUMN saat ini nilainya Rp 1.450 triliun, tetapi kontribusinya (laba) pada fiskal hanya Rp 210 trilyun atau 14,4%.

Sementara itu, IHC yang nilai industrinya Rp 326 triliun, berkontribusi Rp 200 triliun atau 61,4%. Kontribusinya IHC hanya dapat disaingi sektor perbankan.Asal tahu saja, penerimaan negara pengenaan cukai di tahun 2018, sebesar Rp 153 triliun diantaranya berasal dari Industri Hasil Tembakau (IHT).

"Ini tidak ada yang bisa menyaingi, kecuali perbankan. Jadi, ini kontribusi yang sangat tinggi.Multiplier effect-nya Rp 432 triliun, jadi ini sumbangan sangat besar. Daya serap pasarnya sangat tinggi. Jadi, disini tidak sekadar menaikan saja, tapi menghitung juga. Dalam 10 terakhir target penerimaan naik sekitaran Rp 10 triliun setiap tahunnya," katanya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan persetujuannya  IHT merupakan industri strategis nasional. Bahkan, data kontribusi IHT terhadap penerimaan negara sudah clear.

Dengan data tersebut, menurutnya alangkah ironisnya jika industri terus mengalami polemik. Jadi, harus harus ada keputusan yang jelas dari Pemerintah, untuk memberikan kepastikan investasi di IHT.

"Saya setuju road map harus komprehensif. Kalau memang industri ini dianggap strategis dan lintas sektor,  jadi Kemenko harus menjadi pilot untuk membuat road map strategis, mulai dari hulunya di Kementan, perdagangan di Kemendag dan sampai ke Kemenkeu. Selama ini cukai terkesan hanya urusan Kemenkeu, padahal paling ini lintas sektoral dan sektoral," ujarnya.

Karena itu, lanjut Enny road map IHC yang komprehensif dari hulu sampai hilir sangat urgent. "Artinya, tinggal Menko mengkompilasikan kepentingan ini ketemu. Lebih hebat lagi bisa mengkonsolidasikan dengan Kemenkes," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: