Wakil ketua DPRD desak Pemkot Surabaya beri perhatian pada hunian warga

Rabu, 11 Desember 2019 | 09:58 WIB ET

SURABAYA - DPRD Kota Surabaya terus bekerja memperjuangkan aspirasi warga untuk hidup layak dan sejahtera. Di tengah pertumbuhan ekonomi Surabaya dan transformasi menjadi kota metropolitan, para wakil rakyat mendesak pemerintah kota untuk juga memberi perhatian lebih kepada warga yang membutuhkan hunian.

Saat ini, ada sekitar 8.000 warga Surabaya yang menunggu giliran untuk menempati rumah susun sederhana sewa (rusunawa) baru. Mereka sudah mendaftar dan dimasukkan dalam waiting list sebagai calon penghuni rusunawa. Mereka bisa saja ditempatkan di rusun baru maupun rusun lama tergantung unit rusunawa yang sedang kosong.

”Meski saat ini sudah ada 20 Rusunawa, namun jumlah tersebut belum memenuhi ketercukupan hunian warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami mendesak agar dilakukan percepatan untuk penuntasan 8.000 warga yang masuk waiting list,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti saat inspeksi mendadak ke Rusunawa Indrapura, akhir pekan lalu.

Menurut Reni, masalah hunian warga seperti rusun harus menjadi prioritas program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. ”Selama ini, kebutuhan hunian warga belum masuk prioritas. Karena itu, ke depan perhatiannya harus sama seperti ketika pemkot menangani masalah pendidikan dan kesehatan, karena hunian adalah kebutuhan mendasar manusia,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut

Salah satu wujud penataan hunian warga melalui Rusunawa, lanjut Reni, adalah dengan melakukan digitalisasi Rusun alias e-Rusun. ”Dengan demikian, data dan lalu lintas penghuni rusunawa terpetakan dengan jelas. Ini memudahkan pengelolaan Rusunawa menjadi lebih transparan dan kredibel,” paparnya.

Selain itu, Reni mendesak Pemkot Surabaya untuk segera menyusun peta jalan (road map) solusi hunian bagi warga. ”Beberapa tahun ke depan, bagaimana solusi penataan hunian warga, pemenuhan kebutuhannya, dan berbagai aspek lainnya harus sudah dipetakan sejak sekarang. Itulah perlunya road map solusi hunian warga,” jelas Reni sembari mengecek sejumlah bangunan dan ruang di Rusunawa Indrapura. 

Rusunawa Indrapura sendiri adalah salah satu rusunawa baru di Surabaya. Satu lagi lainnya adalah Rusunawa Babat Jerawat. Dua rusunawa baru itu bahkan serasa apartemen.  Pimpinan DPRD Surabaya itu mengunjungi rusunawa untuk melihat kesiapan rusun baru sebelum dihuni warga.

Reni pun ditemui Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Surabaya, M Taufik Siswanto.

Kasi Pemanfaatan Rumah dan Rumah Bertingkat Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya Doni Ardian juga ikut mendampingi. Mereka mengamati setiap lantai dan ruangan di rusun dengan kapasitas 150 unit ini.

”Awal tahun 2020 nanti, rusun ini dijadwalkan sudah bisa ditempati warga. Namun Rusun Indrapura ini untuk penghuni Rusun Sombo yang saat ini akan direnovasi. Baru sisanya bisa untuk warga lain," kata Doni.

Bahas Tarif Rusun

Saat ini, DPRD Surabaya juga tengah mengawal pembahasan kebijakan tarif rusunawa. Sesuai Perda No 3/2013, harga sewa per bulan Rusun Indrapura itu tidak boleh lebih dari Rp 100.000 per bulan.

Reni mengajak media untuk meninjau fasilifas rusun dengan ukuran per unitnya 24 meter persegi itu. Setiap unit terdiri atas satu kamar mandi, dapur, kamar ukuran kecil dan ruang keluarga. Lantainya keramik dan bangunannya cukup bagus.

Model atau desain ruangan sudah mirip dengan apartemen. Begitu masuk lorong sudah berjajar ruangan atau unit per satu pintu. Total ada 150 unit. Ada fasilitas rooftop, koperasi, taman baca, ruang kesehatan, dan ruang penitipan anak.

”Kami meminta agar penyandang disabilitas diberi prioritas untuk menempati unit rusun baru ini. Dan Alhamdulillah, berdasarkan keterangan pemkot, ada 20 unit khusus bagi disabilitas di rusun ini," jelas Reni.

Reni menambahkan, jika tidak ada perhatian khusus dalam pengembangan hunian warga, antrean warga yang ingin menghuni rusun bakal semakin panjang. Pasalnya, tentu tidak mudah mengajak warga rusun yang sudah puluhan tahun tinggal di rusun untuk meninggalkan rusun jika sudah tak lagi berpendapatan di bawah UMK (upah minimum kabupaten/kota).

Syarat untuk menempati rusun adalah ber-KTP dan KK Surabaya, masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan belum punya rumah. 

”Saya berharap Pemkot Surabaya ke depan memberi perhatian lebih soal hunian warga ini,” pungkas Reni. kbc9

Bagikan artikel ini: