Penyaluran beras belum jelas, BULOG berpotensi bangkrut

Kamis, 12 Desember 2019 | 23:20 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Sosial akan mengalokasikan beras sebesar 1,5 juta ton dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tahun 2020. Hanya saja, belum ada kepastian regulasi apakah akan membebaskan pemasok atau memprioritaskan kepada Perum BULOG.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai Perum BULOG berpotensi mengalami kebangkrutan jika tidak diberikan kepastian penyaluran beras. Menurutnya BULOG membutuhkan solusi segera agar bisa menyalurkan berasnya ke pasar.

"Keuangan BULOG itu sangat rentan. Sangat potensial untuk bangkrut kalau tidak ada solusi segera. Itu bom waktu," kata Khudori dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Dirut Perum BULOG Budi Waseso mengatakan akibat penumpukan stok beras perusahaan harus menanggung pembayaran bunga sebesar Rp 9 miliar - Rp 10 miliar per hari. Adapun utang BULOG sudah mencapai Rp 28 triliun.

Khudori menegaskan kebijakan perberasan yang dikelola  BULOG semestinya  terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ini artinya, BULOG perlu menyerap beras petani, menyimpannya sebagai stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan menyalurkannya ke pasar. 

Saat ini, BULOG tengah kesulitan menyalurkan beras lantaran ada perubahan kebijakan dari beras sejahtera (rastra) menjadi BPNT.Dalam program BPNT, bantuan pangan diterima dalam bentuk voucher senilai Rp 150.000 yang diberikan kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

Penyaluran komoditas BPNT dilakukan melalui pedagang bahan pangan/elektronik warung gotong royong (e-warong) yang bekerja sama dengan bank. KPM dapat bebas memilih untuk membeli komoditas yang diinginkan, yaitu beras atau telur. 

Selain karena penyalurannya yang semakin sempit akibat transisi rastra ke BPNT, posisi BULOG kian terhimpit lantaran BUMN pangan ini harus bersaing dengan pemasok beras swasta dalam program pengadaan bantuan sosial tersebut. 

Dengan kondisi tersebut, Khudori menilai stok beras sebesar 2,2 juta ton berpotensi mengalami penurunan kualitas dapat terus meningkat. "Jadi perlu integrasi dari hulu hingga hilir," ujar dia.

Kesempatan sama Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan perubahan rastra ke BPNT sangat memengaruhi petani. Akibatnya  kebijakan eskternal tersebut menurut Winarno serapan gabah petani semakin menyusut sejak tahun 2015. "Bahkan, petani di Merauke,Papua yang rumahnya dipenuhi oleh gabah lantaran tidak memiliki gudang," ujarnya.

Apabila sebelum itu, BULOG dapat menyerap beras sebesar 3, 4 juta ton.Dengan ada mekanisme penyaluran Rasta, BULOG dapat menjual beras sebesar 2,75 juta ton.

Namun dengan perubahan mekanisme dari subsidi pangan menjadi bantuan pangan menyebabkan BULOG hanya dapat menyalurkan beras sebesar 85.000 ton. Padahal perusahaan mematok target penyaluran beras di BPNT mencapai 700.000 ton 

Dampak lebih lanjut para petani mulai beralih menanam komoditas lainnya. Salah satunya menanam porang untuk diekspor ke Jepang. Jika terus dibiarkan, Winarno memperkirakan produksi beras akan menurun. 

Akibatnya, beras di Indonesia bisa kalah saing dari produk impor. "Jadi BULOG harus segera diselamatkan agar bisa menyerap gabah petani," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: