Mendes berniat suntik modal ke BUMDes yang tak aktif

Jum'at, 13 Desember 2019 | 10:27 WIB ET
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Abdul Halim Iskandar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Abdul Halim Iskandar

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) berencana memberikan suntikan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah tidak aktif beroperasi demi revitalisasi serta membentuk super holding.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Abdul Halim Iskandar menyebut, saat ini ada sekitar 2.188 unit BUMDes yang sudah tidak aktif beroperasi lagi.

"Kami tidak bisa menutupnya. Yang bisa adalah memfasilitasi dan merevitalisasi. Revitalisasi berupa penambahan modal, peningkatan jaringan, pendampingan. Kalau perlu dibikin holding dan super holding," ujarnya, Rabu (11/12/2019).

Halim menjelaskan, revitalisasi akan dimulai dengan mendata dan memetakan ulang seluruh unit BUMDes yang sudah terlanjur dibentuk. Misalnya, mana unit yang masih produktif, kurang, dan tidak produktif lagi. 

Setelah itu, akan dilihat apa saja masalah dari unit-unit yang kurang dan tidak produktif. Apakah kekurangan modal, minim jaringan, dan lainnya. 

Bila sudah diketahui, sambung Halim, pemerintah akan menyusun skema holding dan super holding. Misalnya, BUMDes A bisa mengelola distribusi tanaman pangan A dari Desa A. 

Sementara, BUMDes B bisa mengelola tanaman sejenis dari desa berbeda, maka mereka akan dikelompokkan jadi satu holding. Kemudian, gabungan dari beberapa holding akan menjadi super holding, sehingga seluruh rantai pasok tanaman pangan ada dalam super holding. 

"Jadi, kami bentuk pengelolaan produksi desa dari hulu sampai hilir ditangani dengan baik. Setelah itu ada super holding yang kalau perlu melibatkan BUMN," jelasnya. 

Sebenarnya, ia melanjutkan saat ini sudah ada beberapa contoh holding BUMDes. Misal, di Bangka Belitung, Temanggung, dan Bali. Harap maklum, kebijakan holding sebenarnya memang sudah pernah dimunculkan oleh Mendes era Kabinet Kerja Eko Putro Sandjojo. 

Namun, holding tersebut baru mencakup sekitar 5 sampai 10 desa. Padahal, pemerintah ingin cakupan yang lebih luas, sehingga bisa mencatat hasil produksi desa yang berskala besar. 

"Misalnya, saat ini produksi 3.000 ton, setelah kerja sama ada pendampingan, penanaman, pembibitan, dan seterusnya sampai panen bisa menghasilkan 6.500 ton, naik 100 persen. Jadi, holding melibatkan beberapa desa dari kabupaten, jadi butuh jaringan kalau perlu bisa ekspor," terang dia. 

Kendati begitu, Halim belum ingin merinci berapa besar anggaran revitalisasi BUMDes yang disiapkan, target unit yang bisa direvitalisasi, jangka waktu yang disiapkan untuk mengejar target, hingga desa mana saja yang akan jadi prioritas. 

Begitu pula dengan BUMN mana yang sekiranya bisa menjalin kerja sama lebih dulu dengan para BUMDes. "(Anggaran) bergantung masalah yang dihadapi, kalau masalahnya pemasaran, ya tidak butuh banyak. Kami ingin sebanyak mungkin (BUMDes yang direvitalisasi)," tuturnya. kbc10

Bagikan artikel ini: