Pacu investasi, UU Perlindungan Varietas Tanam siap masuk Prolegnas

Jum'at, 13 Desember 2019 | 18:15 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah ingin memastikan kepastian serta pengembangan usaha dan investasi di industri perbenihan nasional. Salah satunya dengan memprioritaskan proses amandemen Undang Undang  No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanam (PVT) ke dalam Prolegnas 2019-2024.

Kapus Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Produk Pertanian (PVTPP) Kementan Erizal Jamal mengatakan substansi dari pasal-pasal  dalam UU  berkaitan PVT tersebut terlampau detail . Misalnya berkaitan verifikasi dokumen yang semestinya dapat diatur dalam Permentan.

Alhasil, apabila pemerintah ingin merubah diksi kalimat maka mengharuskan pula merubah UU PVT.”UU semestinya bersifat umum. Nanti lebih teknis bisa diturunkan melalui Peraturan Pemerintah atau Permentan,” ujar Erizal kepada wartawan usai  memperikan keterangan berkaitan Pekan PVT di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Karenanya, sambung Erizal pemerintah berkeinginan regulasi berkaitanPVT dapat menyesuaikan dinamika dan kebutuhan dilapangan. Menurutnya cakupan UU N0 29  tahun 2000  tentang PVT terlampu teknis sehingga hal itu justru menghambat ruang gerak bagi pemerintah melayani kegiatan dunia usaha. “Saat ini masih mengumpulkan Daftar Isian Masalah,” kata Erizal.

Meski sifat pengajuan sertifikat PVT bagi industri atau pelaku usaha bukan bersifat wajib. Namun selaku regulator dapat memastikan perlindungan bagi pelaku usaha sehubungan tindakan pemalsuan atau tanpa izin mengedarkan produk benih.

Eriza juga menjelaskan ketika melakukan kunjungan kerja ke Eropa,sejumlah pelaku usaha menyatakan minat berinvestasi mengembangkan industri perbenihan di Indonesia. Namun, dengan catatan pemerintah harus membenahi penegakan hukum berkaitan PVT.

”Jadi mereka ingin masuk ke Indonesia. Kita harapkan tidak hanya mengimpor produk.Tapi juga berusaha ,bahkan mengekspor produk pertanian. Tapi harus dibenahi dulu dengan penegakan hukumna,” terangnya.

Menuju dua dekade UU ini diimplementasikan, sambung Eriza , penegakan hukum mulai diterapkan.Kasusnya tengah disidangkan di PN Kediri atas pelanggaran hak PVT atas jagung manis varietas Talenta. Terdakwa dituntut hukum pidana 7 tahun atau sanksi denda perdata Rp 2,5 miliar.

Eriza menambahkan sudah banyak investor yang ingin mendaftarkan perlindungan varietas benih produk pertanian. Dari penerbitan sertifikat hak PVT untuk 472 varietas, sekitar 23 varietas merupakan benih impor. Negara itu diantaranya Belanda, Jepang, Thailand (beras dan jagung) dan Singapura .

”Lebih banyak hortikultura seperti kentang, apel, blueberry dan kentang,” terang Eriza.

Dia menambahkan, meski merupakan produk sub tropis, namun tetap berpeluang di tanam di Indonesia di dataran tinggi. Kementan mencatat dari penerbitan sertifikat hak PVT untuk 472 varietas, sekitar 40%  diisi produk hortikultura. Kemudian diisi benih produk tanaman pangan.kbc11

Bagikan artikel ini: