Ketua DPRD dorong kebijakan pro-penyandang disabilitas di Surabaya

Senin, 16 Desember 2019 | 17:45 WIB ET

SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mendukung penuh berbagai upaya perjuangan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak hidup yang lebih layak dan bebas dari diskriminasi.

”Dalam ranah kebijakan, saya mendorong Pemkot Surabaya untuk terus melakukan affirmative policy dan affirmative action agar ke depan ada kesetaraan kemampuan bagi semua warga tanpa memandang keterbatasan fisik,” ujar Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono saat bertemu dengan ratusan penyandang disabilitas di acara yang digelar Fordifa (Forum Relawan Difabel Indonesia), Minggu (15/12). Acara itu digelar untuk memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember.

Adi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menyatakan dukungan dirinya terhadap seluruh upaya perjuangan kaum difabel mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 

Adi mengajak semua masyarakat Surabaya untuk melawan hal-hal yang merintangi inklusi masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari bias gender, perbedaan SARA, dan latar belakang keterbatasan fisik. 

”DPRD Surabaya mendukung penuh Pemkot Surabaya untuk mewujudkan skema program ke penyandang disabilitas yang melampaui hal-hal yang bersifat charity atau amal. Program ke depan sudah wajib berkonsep pemberdayaan, seperti beasiswa, pendidikan inklusi berkualitas, pelatihan, dan penguatan ekonomi,” ujar Adi.

”Tentu saja itu semua harus ditopang berbagai fasilitas publik yang ramah disabilitas, seperti trotoar, ruang terbuka hijau, rumah baca tuna netra, transportasi publik yang aksesibel bagi mereka, dan sebagainya,” imbuh Adi.

Adi juga mendorong Pemkot Surabaya untuk terus mengembangkan sekolah inklusi, di mana Kota Pahlawan itu saat ini memiliki sekitar 100 sekolah inklusi. 

”Kenapa itu penting? Sudah saatnya kita mengakhiri institusionalisasi penyandang disabilitas. Idealnya, penyandang disabilitas harus berkembang dengan pengasuhan berbasis keluarga dan rehabilitasi berbasis masyarakat, bukan seakan-akan dikotakkan dalam lembaga-lembaga khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), sehingga sekolah inklusi harus diperbanyak,” papar Adi.

Dengan sekolah inklusi, penyandang disabilitas lebih mudah mengakses pendidikan karena bisa sekolah di mana pun yang dekat dengan lokasi rumahnya. Hal itu berbeda dengan SLB yang jumlahnya terbatas. Di sekolah inklusi, penyandang disabilitas juga mempelajari mata pelajaran yang sama dan mengikuti kegiatan sekolah tanpa diskriminasi.

”Dengan sekolah inklusi, kita bisa meningkatkan kualitas SDM sekaligus mengurangi potensi putus sekolah anak-anak penyandang disabilitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Adi juga bercengkerama akrab dengan para penyandang disabilitas. Dialog gayeng tercipta dengan guyonan yang mencairkan suasana. 

”Potensi para penyandang disabilitas sangat luar biasa, baik dalam hal akademik maupun seni-budaya. DPRD Surabaya juga akan menghiasi interior ruangannya dengan mengoleksi karya sahabat penyandang disabilitas seperti lukisan dan berbagai kerajinan. Sehingga itu juga menjadi etalase bahwa bakat para penyandang disabilitas sangat luar biasa,” pungkasnya.

Bagikan artikel ini: