KIP dorong RI miliki UU Perlindungan Data Pribadi

Kamis, 19 Desember 2019 | 23:00 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi Informasi Pusat (KIP) mendorong pemerintah segera membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkaitan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Hal ini mendesak dilakukan untuk menjamin keamanan warga negara.

Ketua KIP Gede Narayana mengatakan RUU Perlindungan Data Pribadi bersinggungan dengan perundang-undangan No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terutama di Pasal 17 point 9 yang menyebutkan ada empat hal yang dilindungi mencakup riwayat keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan dan aset yang dimiliki seseorang.

Namun cakupan yang diatur dalam UU ini masih bersifat umum. Menurutnya kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi menyebabkan data pribadi dapat diperoleh melewati lintas negara.Bahkan data pribadi ini diselewengakan menjadi komoditas ekonomi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Bahkan dari data tersebut dijadikan bahan penipuan. Sudah banyak masyarakat menjadi korbannya. Jadi kita mendorong agar draf RUU Perlindungan Data Pribadi yang diajukan pemerintah ini secepatnya dapat dibahas di DPR untuk segera di Undang-Undangkan," ujar Narayana usai acara Refleksi Akhir Tahun Keterbukaan Informasi Publik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Menurut Narayana sejumlah negara industri maju sudah memiliki UU Data Pribadi.Justru dengan ada UU Data Pribadi, publik dapat memilah sejauhmana informasi itu yang dapat diketahui dan data informasi pribadi seperti apa yang tidak dapat dipublikasi .

Meski dalam tataran tertentu,seorang warnga negara semisal menjadi pejabat negara juga tidak alergi terhadap prinsip transaransi dan governance . "Seperti saya , sebagai pejabat publik harus mau menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini contoh sederhana saja," kata Narayana.

Kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Johnny G Plate menargetkan Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi pada 2020. Menurut Johnny UU tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2020-2024.

"Statusnya saat ini DPR telah sepakat dengan kami bahwa RUU PDP menjadi prioritas prolegnas. Kita harapkan tahun 2020 Indonesia sudah mempunyai UU Perlindungan data pribadi," ungkap Johnny.kbc11

Bagikan artikel ini: