LaNyalla: DPD harus jadi katalisator pembangunan daerah

Senin, 23 Desember 2019 | 08:22 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Ketua Dawan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap agar lembaga DPD RI , menjadi katalisator pembangunan di daerah dan perekat kebangsaan seluruh rakyat Indonesia.

Ia mengatakan bahwa wajah Indonesia adalah wajah 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jika daerah maju dan berdaya saing, maka Indonesia juga akan maju dan berdaya saing. “Saya selalu menekankan kepada seluruh senator, bawa masalah-masalah di daerah ke senayan, kita bantu solusinya. Kita bantu jalan keluarnya. Disitulah peran DPD RI sebagai wakil daerah. Yaitu dengan memberi manfaat kepada daerah,” tegas LaNyalla dalam acara “Refleksi akhir tahun 2019 dan rencana kerja DPD RI 2020,” di Shangri La Surabaya, Minggu (22/12/2019).

DPD RI harus dapat memastikan, program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan di daerah. Dapat dirasakan oleh daerah. Dan dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah. “Itu tugas utama kita sebagai senator,” tambahnya.

Kedepan, menurut LaNyalla, fungsi legislasi DPD RI harus diprioritaskan kepada RUU yang benar-benar bermanfaat bagi daerah. Begitu juga output dari pandangan DPD, pertimbangan DPD, pengawasan DPD,; dan rekomendasi DPD, semua harus bermuara pada satu tolok ukur, yaitu membawa manfaat bagi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla juga memaparkan capaian kinerja DPD RI sepanjang tahun 2019 ini. Sejak Januari hingga desember, DPD RI telah menghasilkan  39 keputusan yang terdiri dari lima rancangan undan-undang, dua pandangan pendapat, empat pertimbangan, 19 hasil pengawasan, satu usulan prolegnas, tiga rekomendasi dan lima pertimbangan terkait anggaran.

Sementara RUU inisiatif DPD RI yang sedang dalam pembahasan bersama DPR RI dan pemerintah adalah RUU tentang daerah kepulauan. Kita berharap RUU tersebut dapat diputuskan menjadi Undang-Undang di tahun 2020 mendatang. Sebab RUU tersebut penting untuk dapat mengurangi gap dan ketimpangan antar daerah.

Selain itu, dalam rangka memperkuat daerah, terutama dalam menghadapi situasi pelambatan ekonomi global, DPD RI berupaya meningkatkan sinergi dalam pemerintah daerah, untuk memastikan semua paket kebijakan ekonomi pemerintah dapat terlaksana di lapangan.

DPD RI juga menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga lainnya, salah satunya dengan kamar dagang dan industri atau Kadin. Dengan ruang lingkup, asistensi, supervise, fasilitasi dan mediasi, terhadap para pelaku usaha di daerah, agar dapat merasakan manfaat kebijakan-kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah.

“Salah satu fungsi penting DPD RI dalam memajukan daerah, adalah kewenangan DPD RI untuk melakukan review dan harmonisasi, terhadap raperda dan perda. Karena fakta di lapangan, ada perda yang justru menjadi penghambat percepatan pembangunan di daerah. Atau pemicu ekonomi biaya  tinggi bagi pelaku usaha di daerah. Perijinan yang seharusnya sederhana dan cepat, menjadi lebih sulit dan lama karena adanya aturan-aturan tambahan melalui perda. Ini yang harus kita review,” pungkasnya. kbc6

Bagikan artikel ini: