Antisipasi banjir, penduduk ibu kota baru maksimal 2,75 juta orang

Sabtu, 4 Januari 2020 | 18:23 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sejumlah antisipasi agar kawasan ibu kota baru, Kalimantan Timur nantinya bebas banjir, seperti yang sekarang terjadi di Jabodetabek.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu antisipasi akan dilakukan dengan membatasi jumlah penduduk di ibu kota baru maksimal hanya 2,75 juta orang. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi di Kalimantan Timur. Namun, ia tak merinci mekanisme pembatasan penduduk itu.

Selain itu, ibu kota baru juga didominasi kawasan hijau. Total kawasan hijau mencapai 70 persen. Pemerintah sendiri berkomitmen tak mengurangi porsi tersebut dalam membangun infrastruktur di Kalimantan Timur.

"Sudah dihitung berapa jumlah penduduknya yang akan ada di situ sebanyak 2,75 juta. Sebanyak 70 persen juga masih hijau," ucap Basuki, Jumat (3/1/2020).

Basuki mengatakan, secara historis wilayah Kalimantan Timur juga bebas dari banjir. Makanya, ia percaya diri ibu kota baru bisa bebas dari banjir.

"Dari sejarahnya tidak ada, bencananya juga minim," terangnya.

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dan Jakarta ke Kalimantan Timur. Proses pemindahan rencananya dilakukan secara bertahap.

Untuk tahap awal dimulai dengan memindahkan istana, kantor lembaga eksekutif dan yudikatif, tama budaya dan botanical garden. Pemindahan akan dilakukan pada 2021-2024. kbc10

Bagikan artikel ini: