Selain cabut perda, Amdal bakal dipermudah dalam Omnibus Law

Senin, 6 Januari 2020 | 08:50 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah terus mempermudah masuknya investasi ke Tanah Air, salah satunya melalui Undang Undang (UU) Omnibus Law.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, Omnibus Law cipta lapangan kerja bakal memasukkan kemudahan analisis dampak lingkungan (Amdal). Sejumlah proyek dinilai tidak memerlukan Amdal untuk memulai pembangunan.

Meski begitu hal itu hanya bagi daerah tertentu. "Kalau ada Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)," ujar Basuki Hadimuljono akhir pekan lalu.

RTRW akan menentukan zona tertentu yang dapat digunakan sesuai tata ruangnya. Salah satunya adalah zonasi untuk kawasan perumahan.

Pembangunan perumahan dalam zonasi tersebut akan dibebaskan dari pengurusan Amdal. Oleh karena itu pengembang akan lebih cepat lakukan pembangunan.

Asal tahu saja, masalah Amdal akan masuk dalam kluster penyederhanaan perizinan berusaha. Hal itu akan masuk dalam substansi izin lingkungan.

Selain masalah Amdal, Omnibus Law juga akan memastikan dapat membatalkan peraturan daerah yang bermasalah. Nantinya Perda tersebut dapat dicabut oleh presiden. "Pencabutan Perda nanti akan dimasukkan dalam UU Omnibus Law terkait," terang staf khusus presiden Dini Shanti Purwono.

Sebelumnya total peraturan yang ada dari peraturan pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten dan kota tercatat sebanyak 43.866. Angka tersebut belum termasuk dengan peraturan tingkat kecamatan.

Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebelumnya telah mencabut 3.300 peraturan termasuk perda. Namun, upaya deregulasi tersebut dihentikan akibat gugatan yang dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). kbc10

Bagikan artikel ini: