Softbank diklaim siap suntik RI Rp1.400 triliun untuk ibu kota baru

Selasa, 7 Januari 2020 | 21:31 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Softbank, raksasa telekomunikasi dan media Jepang, akan menjadi salah satu investor pembangunan ibu kota baru.

Tak tanggung-tanggung, investasi yang bakal disuntikkan sebesar US$100 miliar atau setara Rp1.400 triliun (asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS).

Luhut mengaku kaget bahkan sempat tak percaya dengan investasi bombastis tersebut. Pasalnya, pemerintah sempat mengajukan permintaan investasi hanya US$25 miliar atau Rp350 triliun.

Dengan dana sebesar itu pun, Luhut bilang mencukupi pendanaan ibu kota baru hingga 5 tahun ke depan.

"Beliau (Masayoshi Son) terus mau investasi. Untuk saya ya, too good to be true. Tetapi, semua sudah jalan dan kami lihat tim sudah bekerja. Saya katakan ke dia minta US$25 miliar saja," jelas Luhut, Selasa (7/1/2020).

Sejauh ini, Luhut belum dapat merinci lebih lanjut akan fungsional pendanaan tersebut. Ia menyatakan bahwa diskusi akan dilanjutkan pada kunjungan Masayoshi Son ke Indonesia pada Jumat (10/1/2020) mendatang.

Seperti yang diketahui, pemerintah tengah gencar mencari investasi untuk pembangunan ibu kota baru di Penajem Paser Utara yang dijadwalkan selesai pada 2024 mendatang.

Skema pendanaan proyek ibu kota baru akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta kerja sama pemanfaatan dengan swasta.

Perkiraan anggaran pembangunan fisik ibu kota negara mencapai Rp446 triliun. Anggaran ini digunakan untuk menunjang fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.

Jika dirinci, anggaran pembangunan infrastruktur fungsi pendukung sebesar Rp265,1 triliun atau 57 persen dari total perkiraan kebutuhan dana.

Fungsi penunjang diperkirakan menelan biaya Rp160,2 triliun atau 34 persen. Untuk anggaran infrastruktur fungsi utama pemerintah diproyeksikan membutuhkan Rp32,7 triliun atau 7 persen.

Sementara itu, untuk anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun atau 2 persen dari total perkiraan dana. kbc10

Bagikan artikel ini: