Pakar: Tindakan hukum KPK dalam kasus KPU jangan sampai bersifat kelembagaan

Senin, 13 Januari 2020 | 16:49 WIB ET

JAKARTA - Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan tidak bersifat institusi atau kelembagaan. Oleh karena itu, penggeledahan harus dilakukan KPK terkait dengan individu-individu yang terkena OTT KPK, jangan sampai terkait dengan lembaga.

“Perbuatan dan pernyataan WS (Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Red) tegas telah mengesampingkan keterlibatan lembaga bahwa dia melakukan itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Ini tidak ada kaitan dan bukan soal kelembagaan KPU. Pengurus PDI-P juga memberikan penegasan yang sama bahwa tindakan suap yang diduga dilakukan HM (politisi Harun Masiku, Red) ini adalah dalam kapasitas dan tanggung jawab pribadi yang tidak ada dan tidak bisa dikaitkan dengan partai politik,” ujar pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Oleh karena itu, wajar bila KPK tetap akan melakukan lanjutan tindakan upaya paksa dalam rangka pengembangan kasus ini. Menurut dia OTT oleh KPK terhadap WS dan tiga tersangka lainnya, termasuk terhadap HM, merupakan bagian pelaksanaan coercive force (dwang middelen atau upaya paksa) yang patut diapresiasi.

Norma dan asas dwang middelen dalam lanjutan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan maupun penyitaan harus tetap dijaga dan dipertahankan. Dengan demikian, kata Indriyanto, objek penggeledahan adalah tidak bersifat ekstensif dan tidak eksesif.

“Maknanya, objek geledah hanya yang terkait dengan perkara atau kasus dari pelaku individual/pribadi tersebut saja. Itu yang seharusnya dilakukan. Jadi, objek geledah sebaiknya terbatas pada locus dan objectum secara individual dari WS dan HM.

Jadi, ujar Indriyanto, objek penggeledahan jangan sampai dilakukan pada kelembagaan KPU maupun kelembagaan partai politik. Menurut dia, hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih mekanisme pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dan menghindari pemicu praperadilan dengan alasan adanya upaya paksa yang eksesif. kbc9

Bagikan artikel ini: