60 Ribu pengusaha kelas menengah didorong masuk bursa

Selasa, 14 Januari 2020 | 08:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mendorong pelaku usaha kelas menengah masuk pasar modal. Hal itu juga didukung dengan adanya relaksasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap persyaratan perusahaan skala kecil dan menengah untuk melakukan initial public offering (IPO).

Menteri Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, secara nasional ada sekitar 60.000 pelaku usaha kelas menengah.

"Dari total hampir 64 juta UMKM, yang menengah itu ada sekitar 60 ribuan, kecil 700 ribuan, sisanya paling banyak itu yang mikro. Yang mau kita dorong ke pasar modal itu yang menengah. Sehingga nanti perusahaan menengah sudah bisa mencari pembiayaan dari pasar modal, jadi jangan yang (usaha) besar saja yang bisa memanfaatkan pasar modal," ujar Teten di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Sekadar diketahui, wacana usaha mikro kecil menengah (UMKM) masuk ke pasar bursa sendiri, pertama kalinya disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembukaan perdagangan saham di BEI pada 2 Januari 2020 lalu. Meski diragukan banyak pihak, ia tetap optimistis dan yakin UMKM yang nantinya terdaftar di pasar modal mampu bersaing dengan saham-saham besar lainnya.

"Jadi sekarang sudah ada regulasi yanh memungkinkan itu (UMKM melandai di bursa) dan sudah ada perusahaan yang listing di bursa. Tapi karena masih baru, nanti kita lihat lagi lah. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi, sahamnya terus naik, stabil artinya kan perusahaan itu sehat," katanya.

Untuk mendorong lebih banyak lagi pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya di pasar modal, Teten berencana mendata ulang terkait usaha-usaha mana saja yang dianggap sudah mampu melandai di bursa.

"Sekarang dari kita, kementerian fokus menyiapkan mana yang sudah siap bisa masuk ke pasar modal, namun nanti yang punya otoritas untuk meloloskan yang bisa jual sahamnya atau oblibasi itu ya OJK," sambungnya.

Setelah itu, Teten berencana hendak mengkonsolidasikan beberapa UMKM yang menjual produk yang sama menjadi satu kesatuan.

"Saya sudah anjurkan kepada para Kepala Dinas di berbagai daerah supaya ada upaya mengkonsolidasi brand-brand produk UMKM agar jangan terlalu banyak. Sehingga, nanti UMKM itu bisa seperti usaha besar tidak hanya jual komoditinya tapi juga dari brand value," imbuhnya. kbc10

Bagikan artikel ini: