IPB: Skema kemitraan berkelanjutan dongkrak kesejahteraan petani tembakau

Sabtu, 18 Januari 2020 | 11:59 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB)  merekomendasikan penerapan skema kemitraan berkelanjutan dengan Industri Hasil Tembakau (IHT) guna memastikan peningkatkan kesejahteraan petani. Rekomendasi ini merujuk dari riset yang dilakukan di empat kabupaten penghasil tembakau yakni Rembang, Wonogiri, Jember dan Jombang.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Profesor Nunung Nuryantono mengatakan keempat kabupaten ini dipilih sebagai representasi sentra utama penghasil tembakau nasional.  Menurut Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mengambil pangsa produksi 72,3% dari produksi tembakau nasional.

Meski begitu, Nunung memberikan catatan terdapat temuan dilapangan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan sehingga petani memiliki posisi tawar yang memadai terhadap IHT. Temuan IPB mengungkapkan belum adanya transparansi dalam penetapan harga produk yang dapat dipahami petani. “Beberapa kendala kitak temui umumnya terkait grading dan petani tidak memiliki salinan kontrak,” ujar Nunung di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Mengenai kendala ini, Nunung memberikan solusi untuk memberikan pelatihan grading yang didampingi dinas pertanian dan petugas lapan perusahaan.Selain itu, perlunya mekanisme reward and punishment yang dapat memotivasi mereka agar memiliki kinerja yang baik dan memitigasi kecurangan.   

Kendati begitu, menurut Nunung dari hasil penelitian dengan metode survei mengungkapkan petani yang tergabung dengan kemitraan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan non mitra. Hal ini tidak terlepas dari penyuluhan lapangan perusahaan yang selalu mendampingi petani selama kegiatan produksi tanam.

Selain itu, petani mitra juga memperoleh sarana input produksi pertanian .Alhasil produktivitas petani jauh lebih tinggi ketimbang petani non mitra. Salah satu kuncinya adalah adopsi Good Agriculture Practises (GAP), khususnya aplikasi pupuk ZK.

Bahkan, sambung Nunung petani mitra diberikan keleluasaan membayar pinjaman kredit setelah musim panen. Terpenting petani  memperoleh kepastian pasar. Meski dari sisi biaya input produksi lebih tinggi , petani mitra mampu meraih produktivitas hasil tanam jauh lebih tinggi dibandingkan margin yang diperoleh lebih tinggi ketimbang petani non mitra.

Nunung mencontohkan hasil survei petani tembakau di Jombang. Dari analisa usaha tani, revenue  petani mitra memperoleh score mencapai 2,45 proint. Sementara petani non mitra hanya meraih 2.17 point. Begitu juga petani tembakau di Jember, score reveneu petani tembakau yang melakukan mitra sebesar 2.45 . Untuk petani non mitra hanya 2.0

"Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai skema kemitraan serta menuai pelajaran dari keberhasilan tersebut untuk kami rumuskan sebagai rekomendasi skema kemitraan kepada pemerintah," ujar Nunung

IPB, kata Nunung, juga memberi rekomendasi  faktor stabilitas harga tembakau juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Asisten Deputi Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian Yuli Sri Wilanti memberi apresiasi hasil penelitian IPB yang dianggap sudah cukup baik dalam pola intiplasma. Menurutnya kerjasama dari sisi benefit diperlukan dari sisi perusahaan, juga ada kepastian suplai produk. Dari sisi petani ada kepastian pasar, sehingga ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

"Kalau melakukan kemitraan dan ke depan ada MoU, maka petani punya kepastian Pasti akan memberikan keuntungan produktivitas lebih tinggi. karena kalau bicara industri perusahan melakukan landasan kerjasama yang sesuai, petani juga dilakukan pendampingan supaya prioduksinya sesuai dengan diinginkan industri," kata Yuli

Masih kesempatan sama Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana mengakui persoalan industri hasil tembakau dalam isu kemitraan memang harusnya di dorong kemudahan regulasi. Mengingat selama ini regulasi terhadap industri tembakau masih sangat rumit.

"Peta jalan mau kemana terkait dengan tembakau, ini pertanyaan kami. Beberapa proses penyusunan kebijakan di sektor lain menganut pola mirip terjadi di IHT. Ketika produk perkebunan memiliki kotribusi besar pada PDB maka banyak regulasi muncul di situ, kalau tidak berkontribusi besar tidak ada regulasi di situ," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: