Pembiayaan rumah bersubsidi kurang Rp18 triliun, Kadin sodorkan solusi ini

Kamis, 23 Januari 2020 | 18:56 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 260.000 unit dengan pendanaan mencapai Rp 29 triliun.Sementata budget yang disediakan dalam APBN 2020 melalui kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 11 triliun akan habis di bulan April mendatang.

Budget yang disediakan pemerintah itu hanya untuk mengisi 97.000 unit saja. Dibutuhkan tambahan pembiayaan hingga Rp 18 triilun yang harus dicarikan alternatif sumber pendanaan untuk mengejar angka backlog perumahan bagi MBR.

Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Setyo Maharso mengatakan alternatif solusi terhadap persoalan kekurangan anggaran untuk perumahan rakyat perlu segera disampaikan ke pemerintah karena angka backlog perumahan di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut Setyo tanpa ada solusi alternatif pembiayaan maka akan membahayakan keberlangsungan sektor properti dan 174 industri turunan yang terkait dengan sektot tersebut.

"Kami sudah diskusikan persoalan ini dengan teman-teman pengembang dan telah menghasilkan beberapa solusi yang akan dibawa ke pemerintah termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan DPR RI," ujar Setyo di Jakarta,Kamis (23/1/2020).

Setyo menjabarkan beberapa usulan yang segera disampaikan ke pemerintah antara lain adalah pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme subsidi selisih bunga (SSB) untuk tahun ini. "Pengalihan ini akan menambah bantuan sekitar 128.125 unit rumah," ujarnya.

Kemudian, dana APBD yang mengendap juga bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan.Dia menuturkan dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening pemerintah daerah hingga Rp 186 triliun bisa ditarik ke pusat hingga 10% untuk dialihkan ke program perumahan sederhana.

Menurut Setyo, hal tersebut dapat saja dilakukan karena sesuai dengan UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman rumah umum mendapatkan kemudahan dan atau bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Setyo mengungkapkan usulan berikutnya yang akan disampaikan ke pemerintah ialah optimalisasi peran BPJS Ketenagakerjaan dan PT Sarana Multigriya Finansial.

Mengenai optimalisasi peran dari BPJS Ketenagakerjaan, dia menyatakan diperlukan adanya titik temu di Kemenaker untuk tingkat bunga optimal antara bank dan BPJS Ketenagakerjaan.

Usulan yang terakhir adalah realokasi sebagian APBN 2020 untuk subsidi yang dianggap kurang tepat sasaran untuk dialihkan pada program perumahan rakyat.

Salah satu program yang dianggap kurang tepat sasaran, misalnya, subsidi LPG. "Tentu ada kebijakan subsidi pemerintah yang perlu dievaluasi, misalnya, mengenai LPG yang kurang tepat sasaran. Alangkah baiknya jika subsidinya bisa dialihkan untuk perumahan," ujar Setyo.

Sementara Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida mengatakan pihaknya mengusulkan pengkategorian konsumen menjadi dua berdasarkan penghasilan.Untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 4 juta per bulan disalurkan anggaran Rp 1 triliun dengan bunga 5 persen untuk dicicil selama 20 tahun. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah sebanyak 8.888 unit.

Sedangkan bagi masyarakat dengan penghasilan Rp 4 juta sampai Rp 5 juta tiap bulan disalurkan subsisdi sebesar Rp 10 triliun. Bunga yang ditetapkan untuk masyarakat kelas ini sebanyak 8 persen dengan cicilan 20 tahun. Sehingga dapat mengcover rumah sebanyak 141.300 unit rumah. "Sehingga anggaran Rp 11 triliun dapat mengcover hingga 150.188 unit rumah," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: