Pemerintah pastikan omnibus law lindungi UMKM

Rabu, 29 Januari 2020 | 09:08 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah berkomitmen dalam pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini bakal diimplementasikan dalam omnibus law.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada omnibus law nanti pemerintah memastikan adanya poin perlindungan bagi UMKM.

Untuk itu, pemerintah membuat daftar prioritas atau prioritas list. Sehingga nantinya sektor yang masuk dalam daftar prioritas akan diutamakam untuk UMKM.

"Jadi UMKM diberikan sektor tertentu yang hanya ditugaskan ke UMKM," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (28/1/2020).

Airlangga bilang daftar prioritas tersebut akan memberikan kesempatan luas bagi UMKM. Selain itu juga daftar prioritas akan membuat UMKM dapat menjaga sektornya.

Asal tahu saja sebelumnya pemerintah mendorong dua omnibus law untuk di bahas bersama DPR. Omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja akan segera dibahas setelah disampaikan surat presiden (surpres) ke DPR.

"Diharapkan akhir bulan ini surpres dikirim ke DPR," terang Airlangga.

Sebelumnya DPR telah memutuskan omnibus law masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Presiden Joko Widodo juga menargetkan pembahasan bisa dilakukan dalam waktu 100 hari. kbc10

Bagikan artikel ini: