Perda ini dinilai bisa ganggu iklim investasi RI

Selasa, 4 Februari 2020 | 09:53 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai saat ini masih banyak peraturan di daerah yang bertentangan dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat, sehingga dikhawatirkan mengganggu kepastian investasi dan bisnis di Indonesia.

Untuk itu, Apindo berharap Mahkamah Agung (MA) dapat mengabulkan gugatan pedagang tradisional terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) Kota Bogor.

Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana mengatakan, terdapat inkonsistensi regulasi yang termuat dalam Perda KTR Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 2 yang memuat larangan pemajangan (display) rokok seperti gugatan yang disampaikan oleh Pedagang.

“Regulasi di pusat tidak ada pelarangan display produk rokok, yang ada adalah mengatur iklan dan promosi. Ini inkonsistensi dan sangat berbahaya bagi iklim investasi karena akan mengacaukan dunia industri dan konsumen,” kata Danang melalui keterangan tertulis, Senin (3/2/2020).

Dampak terbesar yang timbul dari peraturan bermasalah tersebut akan dirasakan para pedagang kecil dan pengasong eceran yang akan kehilangan pekerjaannya.

Gangguan terhadap rantai distribusi juga akan berimbas terhadap keberlangsungan industri dan petani tembakau. Akibatnya, bukan hanya pedagang dan peritel yang terimbas, namun potensi pengurangan tenaga kerja juga akan menimpa industri dan petani tembakau sebagai bagian dari rantai produsen. kbc10

Bagikan artikel ini: