Kuota BBM subsidi 2019 jebol 1,6 juta KL, ini penyebabnya

Kamis, 13 Februari 2020 | 09:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat realisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada 2019 mengalami over kuota alias jebol 1,6 juta Kiloliter (KL). Dari kuota yang ditetapkan APBN sebesar 14,5 juta KL, realisasi tahun 2019 sebesar 16,2 juta KL. Kok bisa?

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, hal itu terjadi karena Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Selama Perpres itu belum direvisi, maka ada potensi BBM subsidi akan terus over kuota.

"BPH Migas sudah mengusulkan beberapa kali perlu merevisi Perpres No. 191 tahun 2014, lampirannya. Ada catatan kami ini yang potensi menyebabkan salah satunya over kuota 2019 sampai 1,6 juta KL," kata pria yang akrab disapa Ifan, di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Ia menjelaskan, titik serah BBM yang ada dalam Perpres tersebut berada di depot pengisian BBM, bukan di SPBU. Sehingga jika terjadi penyelewengan BBM tidak ada pengawasan.

"Titik serah saat ini bukan di penyalur (SPBU), tapi di depot. Jadi mau tangki keluar ya nggak ada urusan. Misalnya hitung keluar 16 ton, jalan, kalau dia kencing atau masukkan ke industri, dia masukkan ke SPBU sudah nggak ada urusan. Untuk itu kami usulkan dirubah titik serahnya bukan lagi di depot, tapi di penyalur," ujarnya.

Selain itu, Ifan bilang, banyak kereta api barang yang menggunakan BBM bersubsidi. Padahal, kereta tersebut mengangkut barang untuk kebutuhan ekspor dari perusahaan asing.

"Kami mendapatkan ini ternyata kereta api mengangkut barang untuk ekspor, baik itu batu bara maupun perusahaan asing yang mengangkut kertas. Adil nggak kira-kira pakai BBM subsidi? Padahal tujuan BBM subsidi untuk orang yang tidak mampu, tapi ini ada dalam Perpres," jelasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: