OJK catat baru 25 perusahaan asuransi miliki direktur kepatuhan

Jum'at, 14 Februari 2020 | 08:57 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki direktur kepatuhan. Hal ini sebagai upaya perusahaan dalam rangka menerapkan tata kelola secara baik.

Beleid itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 43/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 1A OJK Ariastiadi mengatakan, meski sudah ada regulasi tersebut, namun hingga saat ini OJK mencatat dari total 130 perusahaan asuransi yang terdaftar, baru ada 25 perusahaan asuransi yang telah memiliki direktur kepatuhan atau anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dalam susunan manajemennya.

"Saat ini sudah ada sekitar 25 perusahaan asuransi dari 130 yang punya direktur kepatuhan," katanya di Gedung OJK, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Aristiadi menjelaskan, pihaknya mewajibkan perusahaan asuransi memiliki direktur kepatuhan untuk menjaga kesehatan kinerja dari setiap perusahaan asuransi. "Ada kompleksitas dari bisnis, sama profil risikonya. Harus ada fungsi, tak ada patokan, tapi perhitungan lain terhadap ada," ujarnya.

Oleh karenanya, untuk meningkatkan angka tersebut, OJK menerbitkan POJK Nomor 73 Tahun 2019. Dalam aturan baru tersebut, OJK memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi dengan memperbolehkan direktur kepatuhan merangkap jabatan lain. 

Kendati demikian, Ariastiasi menegaskan bahwa posisi direktur kepatuhan tidak boleh diisi oleh jajaran direksi yang bertanggung jawab atas kegiatan bisnis atau operasional perusahaan.

"Prinsipnya (direktur kepatuhan) harus independen ke fungsi yang berkaitan dengan bisnis dan operasional. Kalau dia merangkap kepatuhan dan bisnis itu akan menimbulkan konflik," ujar dia.

Adapun detail mengenai direktur kepatuhan tidak boleh dirangkap jabatan oleh direksi yang berkaitan dengan bisnis tertuang dalam POJK Nomor 43 Tahun 2019 Pasal 8, yang berbunyi:

"Fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran," jelasnya.

Ariastiasi menambahkan, salah satu contoh posisi yang dapat merangkap jabatan direktur kepatuhan ialah direktur manajemen risiko. "Direktur (kepatuhan) ini tetap harus independen supaya tak ada kepentingan. Bisa saja direktur manajemen risiko," ujar dia. kbc10

Bagikan artikel ini: