Faisal Basri nilai jantung ekonomi RI lemah

Jum'at, 21 Februari 2020 | 21:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut sektor keuangan Indonesia sampai saat ini lemah. Padahal, sektor tersebut merupakan jantung ekonomi Indonesia.

Kelemahan tersebut kata Faisal Basri bisa dilihat dari topangan sektor perbankan yang hanya mampu 'memompakan darah' 42,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Topangan tersebut tidak sampai separuh kemampuan sektor perbankan kebanyakan negara ASEAN dan negara berkembang lainnya.

Topangan tersebut juga turun jauh jika dibandingkan yang diberikan sektor perbankan sebelum krisis ekonomi beberapa tahun lalu yang sempat mencapai 62,1%. Tak hanya perbankan, masalah lain juga terjadi pada sektor asuransi.

Asuransi, khususnya terkait jiwa yang merupakan sektor keuangan nonbank besar saat ini juga sedang mengalami masalah serius. Masalah tersebut disebabkan krisis keuangan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri.

Masalah tersebut menurut Faisal ada kemungkinan merembet ke perusahaan asuransi lain. Masalah-masalah tersebut kata Faisal merupakan penyebab ekonomi Indonesia selama ini hanya tumbuh di level 5%. Pasalnya, lemah jantung tersebut membuat organ ekonomi dalam negeri yang lain tidak berfungsi secara maksimal.

"Jantunglah yang menyedot darah dan memompakannya kembali ke sekujur tubuh secara merata, sehingga seluruh organ tubuh berfungsi secara maksimal," kata Faisal seperti dikutip dari blog pribadinya, Jumat (21/2/2020).

Meskipun lemah jantung, Faisal menyebut belum ada satu langkah nyata pun yang dilakukan pemerintah untuk memperkuatnya. Pemerintah katanya, saat ini memang tengah merancang omnibus law untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

Namun, omnibus law tersebut dirasanya tidak mengobati lemah jantung ekonomi Indonesia. Faisal justru  menilai  omnibus law sebagai jalan pintas atau doping yang justru berpotensi membahayakan ekonomi dalam negeri. "Perekonomian tidak sepatutnya dipacu dengan doping, karena membahayakan bagi perekonomian itu sendiri dan tidak akan menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: