Jumlah pengusaha masih minim, Indonesia belum masuk kategorikan negara maju

Rabu, 26 Februari 2020 | 09:42 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming menilai jika Indonesia belum bisa dikategorikan negara maju. Salah satu alasannya, karena dari sisi jumlah pengusaha yang masih kecil.

Pada 2019, dia menyebut jumlah pengusaha di Indonesia mencapai 3,1 persen dari seluruh penduduknya. Angka tersebut belum cukup mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.

"Bandingkan Singapura, ada 7 persen dari seluruh penduduknya yang menjadi pengusaha. Malaysia mencapai 5 persen. Di negara kaya seperti Jepang dan Amerika Serikat, jumlah pengusaha lebih dari 10 persen," ujarnya seperti dikutip, Selasa (25/2/2020).

Maming mengingatkan, Indonesia untuk tidak terbuai dengan status negara maju yang baru saja dikeluarkan Amerika Serikat. "Jangan sampai isu negara maju untuk Indonesia hanya menjadi semacam jebakan yang pada akhirnya merugikan negara kita," cetusnya.

Diketahui jika Amerika Serikat baru saja menaikkan level Indonesia menjadi negara maju dan keluar dari daftar negara berkembang. Ada India, Afrika Selatan, Cina dan Brazil yang juga berubah status jadi negara maju.

Untuk itu, Mardani berharap Kementerian Perdagangan memperkuat negosiasi-negosiasi menyusul sikap dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang.

Menurut dia, dengan menjadi negara maju, Indonesia harus kehilangan banyak fasilitas sebagai negara berkembang. Misalnya Indonesia akan kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat.

GSP merupakan sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO. Dia mensinyalir, pencabutan status sebagai negara berkembang merupakan bagian dari strategi perang dagang yang sedang dilancarkan oleh negara-negara maju.

"Segala kemungkinan bisa saja menjadi tujuan mereka. Bisa jadi bagian dari masalah yang disengketakan ke WTO saat ini," beber Mardani.

Sedangkan Indonesia saat ini sedang berjuang agar kinerja ekspor lebih besar lagi untuk atasi defisit neraca dagang. Ditegaskan Mardani, jangan sampai keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat terganggu lagi. "Ini kan fasilitas yang diberikan untuk negara-negara kurang berkembang (LDCs) dan negara berkembang," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: