JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah siap melakukan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) mulai 18 April 2020 mendatang. Dengan aturan tersebut, IMEI perangkat seperti ponsel dan tablet (HKT) harus terdaftar di web Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar bisa digunakan di Tanah Air.

Pengendalian ini berlaku pula bagi perangkat yang dibeli di Luar Negeri. Dengan begitu, IMEI perangkat wajib didaftarkan melalui sistem aplikasi yang sedang disiapkan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menuturkan, pemerintah akan menyiapkan sarana bagi masyarakat yang membeli ponsel dari luar negeri. "Kita bekerja sama dengan Kemenperin (Kementerian Perindustrian) dan Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika), (aplikasinya) sudah ada, tengah diuji coba," ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Ia menjelaskan, sistem pendaftaran tersebut dilakukan secara online. Maka, mendaftar dari luar negeri pun bisa.

Ia menambahkan, jika perangkat HKT yang dibeli di luar negeri harganya di atas US$500, nantinya dikenakan pajak barang impor. Jadi konsumen tersebut harus membayar pajaknya dahulu di daerah pabean, baru melakukan pendaftaran IMEI.

"Kalau dia lupa bayar (pajak barang impor) ya balik lagi (ke daerah pabean) karena ada kewajiban bayar. Nanti kita bicarakan mekanisme yang kelupaan ini," ujar Heru.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardana juga membatasi, hanya dua perangkat dari luar negeri yang boleh dibawa ke dalam negeri. Kementerian berkomitmen mengawasi jalannya aturan pengendalian IMEI tersebut, khususnya terkait peredaran perangkat ilegal.

Sesuai peraturan tentang pelaksanaan pengawasan barang dan jasa, kaya Wisnu, Kemendag bakal memberikan dua sanksi yakni administratif dan pidana bila ditemukan perangkat ilegal atau IMEI-nya tidak terdaftar di Web Kemenperin.

"Jadi jelas kalau ditemukan di lapangan atau di pusat perbelanjaan barang akan dikenakan sanksi," tegas dia.

Secara logika, lanjutnya, ke depan semakin sulit memasukkan ponsel ilegal ke Indonesia, sebab otomatis tertolak. "Aturan (pengendalian IMEI) ini untuk lindungi masyarakat," tutur Wisnu. kbc10

Berita Terkait

Teknologi

Tak hanya ponsel, aturan IMEI juga untuk perangkat ini

20 April 2020, 23:24

Perdagangan

Tak terapkan aturan IMEI, Kemendag siap cabut izin usaha

20 April 2020, 13:43

Teknologi

Dua hari lagi, aturan IMEI mulai diberlakukan

16 April 2020, 11:43

Telekomunikasi

Cegah ponsel ilegal, pemerintah gunakan skema whitelist

28 Februari 2020, 20:30

Telekomunikasi

Mulai 18 April 2020, ponsel tak cantumkan IMEI bakal ditarik

27 November 2019, 10:33

Telekomunikasi

Aturan IMEI berlaku, riwayat ponsel ilegal bakal berakhir

18 Oktober 2019, 19:42

Teknologi

Sst! IMEI smartphone ternyata rentan terkena kloning

2 Oktober 2019, 08:17

Teknologi

Tenang! Pemblokiran IMEI tak berlaku untuk laptop

10 Agustus 2019, 06:54