Diskriminasi UE terhadap sawit Indonesia, ini strategi baru pemerintah

Rabu, 11 Maret 2020 | 16:57 WIB ET

JAKARTA - Sikap diskriminatif Uni Eropa (UE) yang membatasi penggunaan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sangat terbuka. Namun, pemberlakuannya tanpa menggunakan parameter yang menyeluruh, objektif, komprehensif dan diakui internasional.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan padahal sebagian besar produksi minyak sawit nasional sudah menekankan aspek berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa produk minyak nabati lain yang ditanam di UE dan negara kompetitor lainnya.

“Saya sampaikan dalam Sustainable Development Goals (SDGs)  menjadikan komitmen dan juga target bersama dunia di bawah lingkup PBB yang ingin kita capai," ujar Mahendra dalam seminar bertajur ‘Policy Dialog Strategic Bioenergy in Indonesia and Sweden di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Acara ini merupakan bentuk kerjasama bilateral kedua negara guna mempromosikan penggunaan dan juga penelitian lebih lanjut dari sustainable bioenergy, termasuk kelapa sawit."Jangan hanya memilih satu atau dua target lalu kemudian menerapkannya seakan-akan itu menjadi target global.

Seperti yang dilakukan dalam kebijakan UE- Renewable Energy Directive- dengan tunjuk pelaksanaannya yang menurut kami tidak tepat. Karena tidak menggunakan parameter yang menyeluruh, yang objektif, komprehensif dan diakui internasional,"tukas Mahendra.

Renewable Energy Directive merupakan kebijakan terkait produksi dan promosi energi dari sumber terbarukan di UE. Ini mengharuskan kawasan itu untuk memenuhi 20% dari total kebutuhan energinya dengan energi terbarukan di 2020.

Namun UE  merevisi aturan tersebut pada awal 2019 lalu. Dengan Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II), penggunaan energi terbarukan untuk tahun 2030 jadi lebih banyak yakni 32%.Namun demikian isinya dan aturan turunannya, dianggap pemerintah RI mendiskriminasi kelapa sawit dari tanaman penghasil minyak nabati lainnya (kedelai, rapeseed, bunga matahari) dalam memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai bahan baku untuk bahan bakar nabati (biofuel) yang berkelanjutan.

Mahendra menjelaskan langkah UE menerbitkan aturan itu tidaklah tepat karena pertanian minyak sawit, termasuk yang di RI, lebih ramah lingkungan dibandingkan pertanian minyak nabati lainnya, seperti minyak rapeseed dari Eropa.Penggunaan pupuk untuk pertanian sawit hanyalah 1/20 dari yang digunakan untuk pertanian rapeseed yang ada di Eropa. Sementara penggunaan pestisidanya hanya 1/100 dari pertanian rapeseed.

"Padahal pestisida maupun pupuk itu mengakibatkan polusi yang luar biasa pada lingkungan baik air maupun tanah, dan kemudian mengalir ke sungai maupun laut, danau dan lain sebagainya. Jadi ini jauh lebih destruktif sifatnya. Kalau mau melihat dampak lingkungan, dampak keberlanjutan, mari kita lihat seluruhnya dan mari kita lakukan penelitian, pengkajian, sehingga dapat hasil yang baik, yang optimal. Dan memang bukan sebagai suatu cara untuk mendiskriminasi suatu produk sekedar untuk melindungi dan memproteksi produk lainnya," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: