REI minta adanya kepastian berusaha bagi investor di Omnibus Law

Jum'at, 13 Maret 2020 | 09:52 WIB ET
Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida
Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) berharap dalam Omnibus Law ada kepastian berusaha kepada investor.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan, selama ini pihaknya secara prosedur sudah mengajukan ke pemerintah agar industri properti menjadi salah satu prioritas dalam omnibus law.

"Bukan kemudahan, tapi omnibus law memberikan kepastian. Investor bukan membutuhkan kemudahan, tapi kepastian," ujar Totok di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Menurutnya, dalam industri properti terdapat tujuh pilar yang harus dilaksanakan bersama-sama. Diantaranya adalah pilar regulasi dan kepastian hukum, tata ruang, infrastruktur, perpajakan, perbankan dan pembiayaan, pertanahan, pendidikan dan pelatihan (diklat). "Nah, sebagian besar pilar itu sudah masuk dalam omnibus law," jelas Totok. 

Dari segi perbankan, dia mengatakan, relaksasi sudah cukup banyak dari Bank Indonesia. Namun dari segi perpajakan, sebagian masuk omnibus law dan sebagian bisa menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Menurut saya, dari segi perpajakan butuh regulasi yang sampai sekarang belum dikeluarkan Menkeu, yaitu terkait wajib pajak," imbuh Totok.

Dia menambahkan, terdapat 80% warga Indonesia belum melaksanakan pelaporan pajak dengan benar, sementara transaksi properti sekarang sudah melalui online. Ia menuturkan bahwa soal wajib pajak ini harus segera dipertimbangkan, karena hal ini tidak akan berimbas hanya ke industri properti, tapi ke sektor-sektor usaha lainnya.

"Kalau SPT-nya belum benar, ini akan menjadi hambatan. Saya pernah sarankan tax amnesty tapi tidak disetujui, beliau (Menkeu) sebaliknya menyarankan sunset policy, supaya wajib pajak tidak merasa berat," ungkap Totok. kbc10

Bagikan artikel ini: