Bahan baku hand sanitizer, pemerintah bebaskan cukai etil alkohol

Kamis, 19 Maret 2020 | 08:55 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memutuskan untuk membebaskan cukai untuk komoditas etil alkohol yang ditujukan sebagai bahan baku pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik,

"Kita sudah terbitkan SE (surat edaran) guidance untuk impor etil alkhol untuk pembuatan hand sanitizer. Direspon baik oleh manusia dan lembaga yang sudah inisiatif buat sendiri," kata Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi dalam paparan APBN Kita yang digelar via videoconference, Rabu (18/3/2020).

Heru menjelaskan, pengusaha pabrik atau tempat penyimpanan etil alkohol dapat mengajukan permohonan pembebasan cukai berdasarkan pemesanan dari instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah yang terkait dengan Covid-19.

"Jika pemesanan dilakukan oleh instansi pemerintah, cukup dengan surat pernyataan dari pimpinan instansi pemerintah yang menyatakan etil alkohol tersebut akan digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Sementara itu, jika pemesanan dilakukan oleh organisasi non pemerintah, cukup dengan surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menangani penanggulangan bencana," jelasnya.

Adapun tata cara pemberian pembebasan cukai etil alkohol tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 172/PMK.04/2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 43/BC/2017. Selain itu, Heru juga menegaskan kepada jajarannya untuk melakukan percepatan pelayanan dan bimbingan teknis terkait pembebasan cukai untuk penanggulangan Covid-19.

"Jajaran kami akan melakukan percepatan pelayanan dan bimbingan teknis terkait pembebasan cukai etil alkohol untuk tujuan sosial dan yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk hand sanitizer, surface sanitizer, antiseptik, dan sejenisnya," ungkapnya.

Sebagai petunjuk pelaksanaan dan pedoman dalam memberikan kemudahan pembebasan cukai etil alkohol untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, Bea Cukai telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-04/BC/2020 tanggal 17 Maret 2020. kbc10

Bagikan artikel ini: