Perpanjangan masa darurat Covid-19 dinilai merugikan UMKM

Kamis, 19 Maret 2020 | 10:34 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Perpanjangan masa darurat virus corona (Covid-19) di Tanah AIr dinilai turut berimbas pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM.

Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Akumindo) Ikhsan Ingratubun di Jakarta, Rabu (18/3/2020) mengungkapkan, pelaku usaha bahkan sudah mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Februari lalu. Dia melanjutkan, tidak kurang dari 40 persen karyawan diberhentikan akibat pemaparan virus corona.

Pemerintah pada 28 Januari lalu baru menetapkan status darurat bencana hingga 28 Februari. Ketika itu, status dibuat saat rapat koordinasi di Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada saat membahas kepulangan WNI di Wuhan, China.

Ikhsan mengatakan, pandemi corona ditambah status masa darurat itu telah mengurangi omzet penjualan para pelaku usaha. Dia mengungkapkan, fashion menjadi sektor paling terdampak dengan penurunan omzet melebihi 50 persen.

"Omzet bidang fashion yang penyumbang terbesar kedeua perdagangan UMKM yaitu sebesar 28 persen telah 50 persen jauh menurun bahkan lebih," katanya.

Ikhsan mengungkapkan, begitu juga dengan bidang kerajinan tangan yang merasakan dampak penurunan omzet serupa. Menurutnya, jika hal tersebut terus terjadi maka bukan tidak mungkin para pelaku usaha akan menghentikan operasional mereka sepenuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah memperpanjang penatapan masa darurat penanganan pneyebaran virus corona di Indoensia. Berdasarkan surat yang ditandantangani Kepala BNPB, status masa darurat tanggap corona diperpanjang hingga 29 Mei 2020 mendatang. kbc10

Bagikan artikel ini: