Pemerintah siap gandeng Gojek dan Grab salurkan bantuan
JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah berencana memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu guna meminimalisir dampak dari virus corona (Covid-19).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menggunakan jasa ojek online (ojol) dari aplikator Gojek dan Grab untuk membantu pemerintah menyalurkan bantuan ke masyarakat.
"Bagaimana distribusinya sekarang lagi di exercise (dilakukan) bagaimana menggunakan Gojek menggunakan Grab, untuk penyalur-penyalur ke masyarakat sehingga ekonomi itu jalan karena itu kan (Gojek dan Grab) mengerjakan jutaan orang," kata Luhut dalam telekonferensi di akun Youtube Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dikutip detikcom, Rabu (18/3/2020).
Adapun bantuan yang rencananya akan diberikan pemerintah yaitu berupa bantuan langsung tunai (BLT) dari dana perjalanan dinas yang dibekukan.
"Itu dana perjalanan dinas kan cukup besar berapa puluh triliun. Presiden sudah minta tidak ada perjalanan dinas ke luar negeri karena dunia juga mengalami itu. Kebetulan kita juga sepakat, presiden minta dananya dialihkan langsung untuk membantu rakyat-rakyat dengan kategori yang kurang (mampu) untuk mereka juga ekonomi tetap berjalan," terangnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memastikan ketersediaan bahan pokok dalam kondisi yang aman. Untuk itulah Jokowi pagi tadi blusukan ke Gudang Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pangan utamanya beras.
"Kemudian presiden memerintahkan supaya bahan pokok itu jangan sampai ada yang kurang. Tadi kita lihat presiden meninjau ke Bulog misalnya, nah sekarang bagaimana distribusinya sekarang lagi di exercise (dilakukan)," pungkasnya. kbc10
Pemerintah pangkas cuti bersama 2021, dari 7 hari menjadi 2 hari
Usai beri DP nol persen, pemerintah godok keringanan pajak industri properti
Ekonomi menggeliat, raksasa supermarket Australia ini ekspansi di Mastery by Crown Group
RSI Surabaya siap uji coba inovasi i-nose c-19 ITS
Sepeda masuk SPT Pajak, pengamat: Kalau harganya di bawah Rp5 juta gak usah