Sah! DPR dan pemerintah sepakat tunda Pilkada 2020

Selasa, 31 Maret 2020 | 10:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat kerja bersama di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Hadir dalam rapat kerja Komisi II DPR itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad

Pilkada Serentak yang sedianya berlangsung pada September 2020 ini ditunda karena wabah virus corona atau Covid-19.

"Salah satu poinnya melakukan penundaan tahapan Pilkada 2020 yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suara serta tahapan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa, Senin (30/3/2020).

Selanjutnya, Saan mengatakan, DPR meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). "Kalau melakukan revisi UU Pilkada dalam situasi seperti ini rasanya tidak mungkin," imbuh dia.

Cuma, DPR dan pemerintah belum membahas jadwal pelaksanaan pilkada serentak berikutnya. Saan menyebutkan, penentuan soal waktu akan kembali Komisi II bahas bersama pemerintah dan KPU jika situasinya kondusif.

Dalam rapat Komisi II dengan pemerintah ari ini, ada 4 poin yang mereka, yakni:

  1. Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.
  2. Pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.
  3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR meminta pemerintah menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
  4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR meminta kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merelokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penaganan pandemi Covid-19. kbc10

Bagikan artikel ini: