Mantan bos BI ini ingatkan relaksasi kredit berpotensi bikin bank rugi

Selasa, 31 Maret 2020 | 14:59 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Jokowi telah menerbitkan aturan relaksasi kredit kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terkena dampak virus corona (Covid-19), yakni berupa penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun.

Namun demikian, beberapa pihak menilai pihak pemerintah harus lebih cermat dalam menerapkan kebijakan ini. 

Bukan tanpa sebab, kebijakan semacam ini bila dilakukan secara tidak tepat sasaran bukan tidak mungkin memicu debitur nakal untuk memanfaatkan relaksasi kredit tersebut sehingga memberikan dampak buruk ke perbankan dan perekonomian nasional.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020) mengatakan, arahan Presiden Jokowi yang diwujudkan melalui POJK No 11/POJK.03/2020 untuk relaksasi kredit harus dicermati lebih dalam.

Sebab relaksasi kredit tersebut hanya diperuntukkan untuk pelaku usaha yang berdampak langsung terhadap daya beli yang menurun akibat penyebaran virus corona dan bukan untuk seluruh debitur.

Selain hanya untuk debitur yang terdampak virus corona, Agus menekankan bahwa relaksasi ini bukan bermakna penundaan cicilan secara keseluruhan. Pasalnya, kewajiban bunga pun perlu tetap dibayar. 

“Jangan ditangkap debitur bahwa mereka diperkenankan tidak membayar kewajibannya (cicilannya) karena jelas sekali bahwa sumber dana bank adalah dana masyarakat yang berupa giro, tabungan, dan deposito yang harus dibayarkan bunganya ke masyarakat,” terang Agus seperti dikutip, Senin (30/3/2020).

Menurut Agus, kebijakan relaksasi berupa penundaan cicilan tersebut akan kembali pada kebijakan masing-masing bank dengan melihat profil risiko debitur, dengan begitu debitur tidak serta merta dapat menangguhkan cicilannya. Namun, kata dia, yang dilihat disini adalah inisiatif baik dari bank dan debitur itu sendiri. kbc10

Bagikan artikel ini: