Pemerintah kejar elektrifikasi 433 desa di wilayah timur

Jum'at, 3 April 2020 | 19:35 WIB ET

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempercepat pencapaian Rasio Elektrifikasi di luar target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

"Rasio Elektrifikasi hingga 2020 telah mencapai 99,48 persen, meningkat sangat signifikan dari 2014, dari 84% dan telah melampaui target untuk RPJMN untuk 2015-2019 sekitar 96%," jelas kata Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas Daring Kabinet Indonesia Maju, Jumat (3/4).

Meski begitu, Jokowi mendorong untuk mengindentifikasi secara jelas desa-desa yang belum terelektrifikasi, terutama di 433 desa di Wilayah Timur Indonesia agar kebijakan tersebut tepat sasaran. "Saya minta identifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan (jaringan) listrik," kata Jokowi.

Jarak rumah, sambung Jokowi, sangat menentukan dalam mengambil strategi pendekatan teknologi yang tepat. "Apakah dengan ekstensi jaringan listrik atau dengan minigrid seperti mikro (hidro), PLTD atau distribusi tabung gresik yang dilengkapi dengan stasiun energi listrik," rinci Jokowi.

Presiden menekankan produktivitas ekonomi dan kualitas pendidikan anak-anak jadi faktor penentu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut agar efisien dan produktif. "Ini betul-betul bisa memberikan nilai tambah bagi pengembangan industri rumah tangga dan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan semakin meningkat," tegas Jokowi.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah berkomitmen untuk segera menuntaskan Rasio Elektrifikasi hingga mencapai 100%.

"Memang menjadi kewajiban Pemerintah karena energi listrik menjadi kebutuhan dasar yang juga modal pertumbuhan. Semua masyarakat perlu dijamin akses energi dan harus bisa terjangkau tarifnya," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat Rapat Terbatas.

Pencapaian rasio elektrifikasi ini akan berdampak pada perbaikan peringkat pada _electricity acces population_ yang saat ini baru menduduki peringkat 95. Di samping itu, langkah ini juga akan mendongkrak capaian _electricity supply quality_.

Saat ini, terdapat 433 desa yang belum menikmati listrik. Seluruhnya desa tersebut tersebar di empat provinsi, yaitu yaitu Papua sebanyak 325 desa, Papua Barat sebanyak 102 desa, Nusa Tenggara Timur (NTT) ada 5 desa, dan Maluku 1 desa.

Dari laporan akhir tahun kinerja ESDM Tahun 2019, Rasio elektrifikasi per Desember 2019 pada empat provinsi tersebut tercatat NTT 85%, Maluku 92%, Papua 94% dan Papua Barat 99%.

Arifin merinci suplai listrik perdesaan selama ini. "Daya listrik yang selama ini disuplai berasal dari PLN untuk 74.430 desa, yang tidak dispulai PLN sebanyak 5.515 desa dan ini disuplai oleh swadaya masyarakat maupun bantuan masyarakat setempat," ujar Arifin.

Guna menjalankan program tersebut, Kementerian ESDM bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan terobosan atau inovasi yang bersifat non-konvensional. Pertimbangan ini diambil mengingat lokasi wilayah Timur yang belum memiliki infrastruktur lengkap sehingga membutuhkan dana besar dan waktu yang lebih lama.

"Kita tahu medan di Papua sangat berat. Sebagian besar desa-desa tersebut berada di pegunungan ribuan meter. Tidak ada jalan, tidak ada transportasi. Untuk itu, kita gunakan pendekatan spatial optimization dan pattern recognition," ungkap Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam keterangan resminya. (NA)

Bagikan artikel ini: