Pemprov Jatim siapkan Rp2,38 trilliun untuk penanganan Covid-19

Minggu, 5 April 2020 | 12:38 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyiapkan anggaran Rp 2,38 triliun untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19). Angka tersebut setara dengan 6,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim.

Dana hasil realokasi APBD tahun 2020 itu akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan Covid-19. Mulai dari kegiatan kampanye pencegahan, pelacakan jaringan penularan di Jatim. "Penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah Covid-19 juga termasuk didanai hasil realokasi," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2020).

Khofifah berharap realokasi anggaran ini diikuti juga di tingkat kabupaten dan kota di Jatim, bantalan sosial di Jatim. “Kalau mereka bisa mengalokasikan 6%-7% dari APBD untuk penanganan Covid-19, maka ini akan memberikan bantalan yang kuat untuk ekonomi masyarakat Jatim,” kata Khofifah.

Mantan Menteri Sosial ini menjelaskan, bantalan sosial akan diberikan dalam bentuk sembako maupun uang tunai. Khofifah menyatakan, Pemprov Jawa Timur sudah menghitung jumlah penerima bantuan sosial yang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jika masih ada yang belum tersisir, Khofifah berharap pemerintah kabupaten/ kota akan melapisi sehingga lebih merata. “Hari ini kita temukan fenomena baru, mereka yang di kepulauan tidak bisa menjual ikan hasil tangkapannya. Padahal mereka tidak masuk dalam DTKS,” kata Khofifah.

Selain nelayan di kepulauan, para driver ojek online tidak masuk di DTKS sehingga tidak terkover bantuan. Juga kalangan perantau yang mudik dan tak berpenghasilan.

Pemprov Jatim akan mengkover dua kelompok masyarakat tersebut melalui bantalan sosial. “Sesuai hitungan, masyarakat di pedesaan yang terdampak ada sebanyak 4,73 juta KK sementara yang masuk dalam DTKS hanya sebanyak 3,73 juta KK. Berarti ada 1 juta KK yang kira-kira di luar DKTS,” tegas Khofifah.

Kemudian yang ada di kawasan perkotaan tercatat 3,8 juta KK yang terdampak Covid-19. Dari jumlah itu yang sudah masuk DTKS sebanyak 1 juta KK. Artinya ada sebanyak 2,8 juta KK yang belum masuk di DTKS.

“Ini yang tadi kami bahas intervensi dari pemerintah pusat dilengkapi dengan intervensi dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/ kota," tandas Khofifah. kbc10

Bagikan artikel ini: