Jaga stabilitas rupiah, BI pastikan cadangan devisa mencukupi

Headline

Jaga stabilitas rupiah, BI pastikan cadangan devisa mencukupi

Keuangan

Selasa, 7 April 2020 | 09:19 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan cadangan devisa saat ini lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah meski ada penurunan akibat pandemi wabah virus corona (Covid-19).

BI pun menyatakan belum memiliki rencana untuk mengadopsi langkah Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) alias pertukaran mata uang bilateral dengan beberapa bank sentral dunia.

"Kami sampaikan jumlah cadangan devisa saat ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan impor, pembayaran utang pemerintah, maupun langkah-langkah stabilisasi nilai tukar," kata Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020).

Bahkan Perry menyebut, kondisi likuiditas lebih dari cukup. BI sendiri telah menginjeksi likuiditas sebesar Rp 300 triliun. Namun, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk membuka peluang BCSA ke depan sebagai bantalan kedua.

BCSA sendiri merupakan kesepakatan antara kedua bank sentral untuk menukarkan mata uang dengan menetapkan jumlah uang yang ditukarkan beserta bunga. BCSA memungkinkan negara-negara dalam perjanjian menyepakati untuk menggunakan satu nilai tukar saat bertransaksi sehingga tak terpengaruh dengan apresiasi maupun depresiasi dolar AS.

"Kami punya fasilitas setara 30 miliar dolar AS dengan Tiongkok, 22,76 miliar dolar AS Jepang, 10 miliar dolar AS Korea Selatan, dan 7 miliar dolar AS Singapura," ungkap Perry.

Sebelumnya, Bank Indonesia ( BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2020 mencapai US$130,4 miliar atau setara Rp 1.840 triliun. Cadangan devisa per akhir Februari 2020 lebih rendah dibandingkan posisi per akhir Januari 2020 yang mencapai US$131,7 miliar.

Bank sentral menyatakan, penurunan cadangan devisa pada Februari 2020 tersebut dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun, posisi cadangan devisa yang menurun itu masih cukup setara dengan pembiayaan 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. kbc10

Bagikan artikel ini: