Home / Aneka Bisnis / Transportasi
Headline

Kemenhub pertimbangkan kerek harga tiket pesawat 100%

Minggu, 12 April 2020 | 21:13 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Meluasnya wabah pandemi virus Covid 19 mengakibatkan industri penerbangan di Tanah Air terpuruk. Atas hal ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji beberapa insentif.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, jumlah penumpang dibatasi 50% dari ketersediaan. Regulasi ini diterbitkan pada akhir pekan lalu (9/4/2020).

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo mengakui kebijakan tersebut akan merugikan perusahaan. Karena biaya lebih besar dibanding pendapatan. Namun, hal ini dalam rangka menekan penyebaran pandemi Covid-19.

"Kondisinya darurat. Kami tahu dengan pembatasan 50% ini otomatis merugi. Maka perhitungan terhadap Tarif Batas Atas (TBA) di Permenhub diperbolehkan untuk menambahkan," kata Novie saat video conference, Minggu (12/4/2020).

Saat ini, kementerian masih menghitung besaran kenaikannya dan diharapkan selesai hari ini. "Metodologinya bagaimana? Ya seolah-olah satu penumpang itu dua. Hitung-hitungan kasar ya hampir dua kali lipat, lalu pajak dan lainnya," kata dia

Setelah aturan itu dikeluarkan, maka maskapai penerbangan akan menyesuaikan tarifnya dalam tiga hari. "Misalnya, hari ini ditandatangani, maka tiga hari kemudian berlaku," kata Novie.

Selain itu, kementerian berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memberikan insentif kepada maskapai penerbangan dan operator. Misalnya, subsidi untuk operator navigasi maupun biaya kalibrasi yang diperkirakan mencapai Rp 110 miliar bisa ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kementerian juga berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) onderdil pesawat. “Ini supaya mereka bisa bertahan,” kata dia. Selain itu, kementerian mengajukan alternatif subsidi lain bagi perusahaan. "Pembahasan sedang intensif di tingkat Kemenko Perekonomian," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur