Sah! PNS tetap dapat THR, tapi untuk eselon III ke bawah

Selasa, 14 April 2020 | 19:37 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah memastikan para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri akan tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini. Hanya, untuk PNS hanya golongan III ke bawah saja yang akan menerima THR.

Sementara itu, THR para pejabat negara, anggota DPR, serta PNS golongan II dan I dipastikan tidak menerima THR. Hal ini dilakukan sebagai langkah efisiensi anggaran yang difokuskan untuk penanganan virus corona atau Covid-19.

"THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon I dan II tidak dibayarkan. Tapi untuk seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah, TNI, Polri tetap dibayarkan THR-nya," kata Sri Mulyani dalam teleconfrence, Selasa (14/4/2020).

Tak hanya mereka yang aktif, pensiunan PNS yang merupakan salah satu kelompok rentan yang bisa tergerus oleh virus corona (Covid-19) juga mendapat THR. Mengingat, para pensiunan ini sudah tidak lagi bekerja dan hanya mendapatkan penghasilan dari uang pensiunan.

"Pensiunan juga dapat THR sesuai pada tahun lalu, karena pensiunan termasuk kelompok rentan juga," jelas Menkeu.

Hanya saja lanjut Sri Mulyani, total manfaat dari THR yang didapat oleh para pejabat ini tidak akan sebesar dari sebelumnya. Sebab ada beberapa perubahan penghitungan dari pemberian THR tahun ini.

THR tahun ini hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat seperti tunjangan istri/suami dan anak. Sedangkan biasanya, THR yang diberikan ini sudah termasuk dengan tunjangan kinerja (tukin).

"Jadi seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah mendapatkan THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat tidak dari tukinnya," kata Sri Mulyani.

Sementara untuk ASN dengan jabatan eselon I dan II tidak akan menerima THR pada tahun ini. Selain itu, para pejabat negara seperti Presiden, Wakil Presiden, para Menteri hingga Anggota DPR dan DPD tidak akan menerima THR tahun ini.

"THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon I dan II tidak akan dibayarkan. ASN, TNI/Polri, dan eselon III ke bawah atau pejabat negara setara eselon II dan ke bawah tetap dibayarkan. Presiden, wapres, menteri, DPR, DPD, pejabat daerah, tidak mendapat THR," kata Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, keputusan ini sudah dipertimbangkan secara matang. Mengingat, kebutuhan anggaran untuk penanganan virus corona lebih mendesak.

Lagi pula, THR untuk para pejabat ini merupakan salah satu pos yang paling memungkinkan untuk dihemat. Mengingat, dampak Covid-19 bagi para pejabat ini tidak terlalu dalam. kbc10

Bagikan artikel ini: