Cegah penyebaran Covid-19, Presiden resmi larang masyarakat mudik

Selasa, 21 April 2020 | 16:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebelumnya, larangan mudik ini hanya diberlakukan kepada ASN, TNI/Polti dan juga para pegawai BUMN.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Hal itu menurut Jokowi, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Saya ingin langsung saja, dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak mudik 68 persen yang tetap bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen, artinya masih ada angka sangat besar 24 persen lagi," ujar Presiden menjelaskan.

Jokowi pun mengaku tidak ingin mengambil risiko penyebaran Covid-19 lebih luas lagi, dengan melarang masyarakat untuk pulang kampung. "Jadi dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN sudah kita lakukan pada pekan lalu. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan (larangan mudik) ini mulai disiapkan," ujar Presiden menegaskan.

Masyarakat yang tidak mudik pun, menurut Jokowi, sudah terbantu dengan sejumlah penyaluran bantuan sosial (bansos). "Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako untuk Jabodetabek, Kartu Pra-Kerja sudah berjalan, minggu ini bansos tunai juga dikerjakan," tutur Presiden.

Hingga Senin (20/4/2020), jumlah positif Covid-19 di Indonesia mencapai 6.760 kasus dengan 747 orang dinyatakan sembuh dan 590 orang meninggal dunia dengan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 16.343 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 181.770 orang. Kasus positif Covid-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia. kbc11

Bagikan artikel ini: