Larangan mudik, IPOMI: Pengusaha bus tak diajak diskusi

Rabu, 22 April 2020 | 10:23 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) menyatakan kekecewaannya atas aturan larangan mudik pada Lebaran 2020, karena selama ini belum pernah diajak berdiskusi oleh Kementerian Perhubungan RI maupun stakeholder terkait.

Ketua IPOMI, Kurnia Lesani Adnan mengatakan, sejumlah tuntutan perusahaan otobus terkait stimulus di tengah pandemi corona juga belum mendapat lampu hijau dari pemerintah.

"Kami sudah pernah kirim beberapa permintaan, termasuk relaksasi kredit. Tapi baru PP25 dari pajak dikasih keringanan 30 persen, sementara kami sudah tidak ada pemasukan," ujar Kurnia, Selasa (21/4/2020).

Dari sekitar 1,3 juta jumlah awak bus di Indonesia, kata Kurnia, 60 persennya ada di sektor Bus Antar Kota Antar Provinsi atau Bus AKAP. Jumlah itu termasuk, sopir dan kernet yang akan terdampak langsung oleh kebijakan larangan mudik.

"Kami bisa saja bersikap pragmatis dan oportunis sekaligus. Kalau memang gak ada orang yang mudik di situlah pragmatisnya. Tapi kalau ada yang mau melakukan perjalanan, ya, saat itu juga kami jadi oportunis," ujarnya.

Kurnia yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organiasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) mengaku bahwa Organda, sudah mengirim tuntutan ke sejumlah pihak. Mulai dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Dalam Negeri.

Untuk Kemenkeu, Organda meminta dalam isi suratnya yang diterima Tempo berupa pemberian fasilitas Pph 21, relaksasi pembebasan Pph 22 impor, pengurangan Pph pasal 25, dan relaksasi restitusi Ppn untuk dipercepat. Untuk Kementerian Dalam Mendagri, Organda menuntut adanya Pembebasan Pembayaran PKB dan Retribusi Daerah.

Sedangkan untuk Kementerian Perhubungan, Organda meminta adanya pembebasan atas kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor perhubungan darat sesuai PP Nomor 15 tahun 2016, selama 12 bulan dimulai april 2020.

Selain itu, Organda juga meminta Pemerintah melalui Kemenhub untuk mengikuti kebijakan Land Transportasion Authority di Singapura untuk pengemudi taksi dan angkutan umum yang terdampak pandemi Covid-19. Di mana ada paket stimulus untuk keberlangsungan hidup para pengemudi. Skemanya 60 persen ditangung pemerintah dan sisanya ditanggung korporasi.

Sebelumnya, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, berharap Pemerintah dan BUMN bisa berlaku adil untuk semua moda transportasi dalam pemberian stimulus di tengah pandemi Covid-19.

Dia menyoroti perlakuan spesial untuk moda angkutan ojek online yang mendapat program cashback dari Pemerintah, padahal UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kata dia, bukan termasuk angkutan umum.

"Profesi pengemudi ojek online (ojol) bukanlah satu-satunya profesi pengemudi angkutan umum yang mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi Covid-19. Tapi perhatian pemerintah dan BUMN cukup berlebihan," ujar Djoko.

Idealnya kata Djoko, pemerintah dan BUMN dapat bertindak adil terhadap seluruh profesi pengemudi angkutan umum. Sebab, di tengah pandemi Covid-19 ini nyaris semua sendi kehidupan tak terkecuali bidang ekonomi terkena imbasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: