DPR minta pemerintah jaga kinerja Pertamina dan PGN

Rabu, 22 April 2020 | 13:13 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau ulang Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan penggunaan dan harga gas bumi tertentu di bidang industri karena berpotensi menghambat pengembangan infrastruktur gas bumi.

Anggota Komisi VII DPR Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Falah Amru meminta pemerintah menjaga kinerja PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) agar tetap menjaga kinerjanya di tengah lesunya industri migas. Apalagi beberapa kebijakan pemerintah telah mendorong BUMN migas itu memangkas margin bisnisnya. Salah satunya adalah kebijakan harga gas industri tertentu sebesar US$6 per MMBTU di plant gate sebagaimana Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 tahun 2020.

Falah mengkhawatirkan kebijakan yang memangkas bisnis PGN akan mengurangi kemampuan BUMN ini untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi. "Kami minta dijelaskan dampak kebijakan itu (Permen ESDM No. 8 tahun 2020) terhadap kemampuan PGN membangun infrastruktur. Kami tidak ingin PGN rugi, karena yang rugi juga rakyat," jelas Falah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi VII dengan Pertamina dan PGN secara online, melalui ketarangan tertulis di Jakarta  Rabu (22/4/2020).

Tifatul Sembiring dari Fraksi PKS mendorong adanya evaluasi terhadap Permen No. 8 tahun 2020 yang baru dirilis pekan lalu. Tifatul mensinyalir regulasi baru tersebut bisa memangkas peran PGN dalam perluasan pemanfaatam gas bumi.

Ia bahkan menduga Permen yang menjadi turunan Perpres No. 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu tersebut akan membuka pintu swasta untuk berperan lebih besar dalam mata rantai industri gas bumi."Jangan sampai ada main mata. Jadi harus ada konsultasi dengan kementerian (ESDM) soal regulasi itu," tegasnya.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menyatakan adanya permen ESDM No 08 tersebut membuat harga jual gas PGN ke industri akan turun. Dampaknya pendapatan perusahaan juga akan mengalami penurunan. Menurut Gigih, saat ini harga gas PGN ke industri rata-rata US$8,4 perMMBTU. Sehingga dengan harga gas industri tertentu ditetapkan US$6 per MMBTU maka PGN akan kehilangan pendapatan sebesar US$2,4 per MMBTU.

Lebih lanjut Gigih mengungkapkan, sesuai ketentuan dari permen 08, harga gas di hulu juga akan diturunkan menjadi sekitar US$4 – US$4,5 per MMBTU. Sementara PGN selama ini membeli harga gas di hulu rata-rata sekitar US$5,4 per MMBTU.

"Jadi masih ada selisih antara penurunan harga gas di hulu dengan harga jual gas PGN ke industri. Kami akan laporkan kepada Menteri BUMN untuk bisa mendapatkan insentif," ungkapnya.

Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta Kaban menambahkan apabila tidak ada insentif, maka kemampuan PGN memenuhi kewajiban jangka panjang kemungkinan akan terganggu. Menurut Arie penerapan Permen ESDM Nomor 08 tahun 2020 akan berdampak pendapatan perusahaan yang diperkirakan turun sebesar 21 persen, jika tidak ada insentif dari pemerintah.

"Saat ini PGN memiliki kewajiban utang jangka panjang sebesar US$1,95 miliar yang jatuh tempo pada 2024. Jika pendapatan terganggu akan membuat PGN tidak mampu memenuhi kewajibannya," tambahnya.

Gigih menjelaskan PGN akan mengusulkan beberapa opsi insentif kepada kementerian ESDM terkait pelaksanaan kebijakan harga gas industri tertentu ini. Beberapa opsi yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan harga khusus yang dibeli PGN dari pemasok. Volume gas dengan harga khusus ini akan dijual kepada pelanggan-pelanggan PGN, baik pelanggan industri yang masuk dalam Keppres Nomor 40, ataupun yang diluar Keppres Nomor 40.

Namun, Gigih melanjutkan apabila kondisi demand masih menurun dan PGN tidak bisa menjual, maka alternatif lain perusahaan bisa mengusulkan semacam penggantian biaya secara cash dari pemerintah. "Ini semua akan kami sampaikan kepada pemerintah untuk dimintakan persetujuannya," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: