Tingkatkan mitigasi potensi risiko krisis pangan

Senin, 27 April 2020 | 18:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pandemi virus Covid-19 telah merenggut 200.000 jiwa di seluruh dunia.Namun ancamannya tidak berhenti sampai disitu,potensi bahaya krisis pangan juga mengintai apabila terjadi perebutan sumber bahan pangan oleh negara industri maju.

Peneliti Agraria dari Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3S) Iqra Anugrah menanggapi meluasnya pandemi Covid-19 di seluruh dunia lambat laun juga akan mempengaruhi ketersedian sumber bahan baku pangan di tataran global. Karenanya, dia menyarankan agar sedini mungkin pemerintah mewaspadai dan melakukan mitigasi.

"Dari perspektif agraria, dampak pandemi Covid-19 ini memang mengkhawatirkan. Krisis pangan akan terjadi, dan yang akan terdampak adalah lapisan-lapisan yang paling rentan dari masyarakat, seperti kelas menengah ke bawah dan kelompok-kelompok minoritas di perkotaan," kata Iqra dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Iqra mengatakan, langkah mitigasi guna mencegah krisis pangan mutlak dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan mencegah alih fungsi lahan. Pemerintah juga didorong fokus pada pembangunan sektor agraria yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, bukan alih-alih sekadar kebutuhan pasar semata.

"Harus didorong lebih lanjut adalah agenda redistribusi lahan. Serta, penyelesaian konflik-konflik agraria. Pemerintah juga perlu mengakomodir pola kepemilikan lahan yang bersifat komunal agar dikelola oleh organisasi dan komunitas rakyat di pedesaan. Mencegah alih fungsi lahan sangat penting," tambahnya.

Iqra menyebutkan pengawasan dan menghentikan praktik spekulasi lahan yang dilakukan oleh bisnis skala besar justru cenderung terjadi di tengah masa krisis. Hal ini semata agar tidak ada alih fungsi lahan besar-besaran saat krisis terjadi.

Keterlibatan komunitas rakyat dalam menghadapi ancaman krisis pangan di tengah pandemi dianggap penting. "Pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi rakyat yang telah melakukan upaya untuk menyediakan stok pangan, baik bagi warga desa maupun konsumen di perkotaan," kata dia.

Kekhawatiran akan terjadi bahaya krisis pangan ini pertama kali diungkap Direktur Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFD) David Beasley yang menyebutkan  265 juta penduduk dunia terancam kelaparan sebagai dampak dari pandemi virus corona. Sementara sebanyak 30 negara berkembang terdampak paling parah akibat Covid-19.

“Kita berbicara tentang kondisi ekstrem, status darurat –tentang orang-orang yang benar-benar sedang berbaris menuju ambang kelaparan. Jika kita tidak memberikan makanan kepada orang-orang, mereka akan mati," kata Beasley seperti dilansir The Guardian.

Hal ini pun sudah disadari FAO yang menggelar pertemuan tidak terjadwalpada Selasa (21/4/2020). Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan WFP, Bank Dunia, dan Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (International Fund for Agricultural Development/ IFAD).

“Pandemi virus corona memberikan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak sosial-ekonominya mendalam dan global. Kita membutuhkan tindakan bersama dan tegas, termasuk oleh G20, yang menteri pertaniannya saya temui hari ini. Kita harus menjaga rantai pasokan pangan dan memastikan produksi serta ketersediaan pangan untuk semua,” kata Direktur Jenderal FAO, QU Dongyu dalam pernyataan resmi usai pertemuan itu.

Dongyu pun membandingkan situasi saat ini, dengan kondisi 2007-2008 saat dunia dilanda perubahan cuaca ekstrem. Tak lama berselang, kondisi diperparah dengan krisis finansial global yang berdampak hingga 2009.  

Menurutnya sejumlah negara merespons dampak perubahan cuaca ekstrem dengan kebijakan yang didorong oleh kepanikan. Seperti larangan ekspor di negara-negara produsen pangan, pada sisi lain ada permintaan impor besar-besaran dari negara kaya untuk mengamankan stok pangan mereka. Kondisi ini telah meningkatkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan pangan dunia.

“Dampaknya sangat merusak, terutama bagi negara-negara miskin yang sangat bergantung pada impor bahan pangan. Ini juga menyulitkan upaya organisasi-organisasi kemanusiaan untuk mendapatkan pasokan, agar bisa membantu negara miskin,” terangnya.kbc11

Bagikan artikel ini: