Jika pandemi Covid-19 berkepanjangan, Sri Mulyani sebut pertumbuhan ekonomi bisa minus 0,4%

Kamis, 7 Mei 2020 | 06:08 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pandemi virus corona (Covid-19) dikhawatirkan bakal kian menggerus perekonomian dalam negeri akibat konsumsi rumah tangga yang melambat, sejalan dengan arahan pemerintah dalam Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dampak pandemi tersebut berlanjut lebih dari Juni 2020 maka besar kemungkinan skenario terburuk pertumbuhan ekonomi merosot ke minus 0,4%.

Prediksi tersebut mempertimbangkan bila pusat penyebaran Covid-19 yang saat ini hanya di Jawa khususnya Jabodetabek akan meluas ke daerah luar Jawa lainnya.

Sri Mulyani menambahkan saat ini nominal konsumsi rumah tangga sebesar Rp 5.000 triliun tersendat akibat berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat karena PSBB.

“Tapi ini skeanrio sangat berat, bila Covid-19 terus berlangsung, dan PSBB panjang, dan tidak hanya di Jakarta,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja pihaknya dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Kendati begitu, Sri Mulyani menegaskan saat ini pemerintah bekerja dengan dua skenario. Di luar dari pertumbuhan ekonomi minus 0,4%, pemerintah akan tetap menjaga untuk bisa bertahan di level 2,3%.

“Saat ini kita bekerja gunakan dua skenario. Berat jika pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga di kisaran 2,3%. Ini berkaitan dengan lamanya Covid menyebabkan terjadinya PSBB dan penurunan aktivitas ekonomi. Asumsi Covid capai puncak Mei dan Juni,” ujar Menkeu.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyampaikan untuk mencegah dampak Covid-19 semakin parah, Gugus Tugas Covid-19 harus terus memperingatkan agar masyarakat tidak pulang kampung. Ini untuk mewaspadai efek domino terjadinya pandemi yang bisa berpusat di luar Jabodetabek.

“Kemungkinan pandemi dengan center di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Atau bahkan luar Jawa, Sulsesl tunjukkan angka tinggi. Ini sedang dilakukan langkah-langkah monitoring tiap hari,” kata dia.

Untuk itu pemerintah mengimbau bahwa seluruh langkah-langkah untuk penanganan harus dilakukan konsisten dan disiplin. Dalam hal ini pemerintah serta semua Pemda, TNI, Polri akan melaksanakan penegakan disiplin sehingga masalah Covid betul ditangani.

“Di mana puncaknya diharapkan terjadi pada akhir Mei dan awal Juni. Oleh karena itu dengan skenario tersebut, 2,3% jadi skenario cukup optimistis,” tegas Menkeu.

Adapun dari sisi, kebijakan fiskal saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menganggarkan Rp 405 triliun untuk penanganan dampak lebih lanjut Covid-19. Dari total tersebut untuk kemaslahatan masyarakat lewat bansos, pemerintah menganggarkan jaring pengaman sosial atau social safety net sebanyak Rp 110 triliun.

Rinciannya, untuk penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 8,3 triliun, tambahan untuk sembako kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 10,9 triliun.

Kemudian ada pula Kartu Pra Kerja dengan anggaran Rp 10 triliun, diskon tarif listrik untuk pelanggan 450VA dan 900VA sebanyak Rp 3,5 triliun, tambahan insentif perumahan bagi MBR sebanyak Rp 1,5 triliun, dan program jaringan sosial lainnya yakni Rp 30,8 triliun.

Selanjutnya, Kemenkeu juga mengalokasikan cadangan untuk pemulihan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistic senilai Rp 25 triliun, lalu penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan Covid-19 sebanyak Rp 20 triliun. kbc10

Bagikan artikel ini: