Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kian beban ekonomi masyarakat

Rabu, 13 Mei 2020 | 20:15 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II. Adapun untuk kelas III baru akan naik pada 2021. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar di Jakarta, Rabu (13/5/2020) menyatakan, berlakunya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan makin  membebankan kemampuan ekonomi rumah tangga masyarakat.

Menurut Timboel, ada dua kesimpulan dari aturan anyar ini, yakni pertama, pemerintah melanggar ketentuan UU SJSN yang menyatakan pemerintah membayar iuran JKN rakyat miskin, tetapi di Perpres 64 ini kelas 3 mandiri yaitu PBPU dan BP disubsidi Rp16.500 oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2020. Bahwa ada peserta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang mampu tapi iurannya disubsidi pemerintah.

Sementara yang kedua, pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial terhadap rakyat peserta mandiri. Di tengah pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi saat ini Putusan  MA hanya berlaku 3 bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020, setelah itu peserta kelas 1 naik lagi jadi Rp 150.000 per orang per bulan dan kelas 2 menjadi Rp 100.000, sementara kelas 3 disubsidi Rp 16.500.

Untuk tahun 2021 peserta BPJS Kesehatan kelas 3 iurannya naik jadi Rp 35.000, sehingga subsidi pemerintah menjadi Rp 7.000. Timboel  menegaskan peserta mandiri merupakan kelompok masyakarat pekerja informal yang ekonominya sangat terdampak wabah Covid-19. Tetapi, pemerintah dengan sepihak menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 yang tidak berbeda jauh dengan iuran sebelumnya yang mengacu pada Perpres 75.

Ia menambahkan, hal lain yang juga memberatkan peserta BPJS Kesehatan yakni denda yang naik menjadi menjadi 5% di 2021, dari yang awalnya 2,5%. "Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Padahal di pasal 38 di Perpres ini menyatakan kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Perpres 64 tahun 2020 ini sangat memberatkan masyarakat," tandasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: