Pengusaha muda minta pemerintah tunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Kamis, 14 Mei 2020 | 06:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk menunda kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang rencananya akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020.

Menurut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan semakin memberatkan para pengusaha yang kini tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

"Setiap ada keputusan kenaikan dari pemerintah, yang harus membayar pasti pengusaha dan akan memberatkan," ujar dia, Rabu (13/5/2020).

"Sekarang tiap ada pembiayaan pasti akan memberatkan pengusaha, karena pengusaha mana sekarang yang tidak berdampak pada Covid-19 ini," imbuh Mardani.

Menurut dia, hampir sekitar 80 persen pelaku usaha kini terdampak akibat penyebaran wabah tersebut. Hanya sebagian, seperti pengusaha alat kesehatan yang masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Oleh karenanya, Mardani berpendapat, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru menaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab itu dapat berdampak panjang, seperti membuat perusahaan gulung tikar hingga menambah angka pengangguran.

"Kalau saya sih pemerintah kalau bisa melakukan penundaan dulu untuk kenaikan BPJS Kesehatan ini. Kan kalau pengusaha pada collapse semua, pengangguran pada akhirnya kan akan dimana-mana," kata dia.

"Misal udah urusan perut, nasi, seseorang enggak bisa makan, enggak bisa kasih makan anaknya, otomatis kan semua orang pasti akan nekat. Kriminal pasti akan semakin tinggi," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II. Kenaikan iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Merujuk pada Pasal 34 Perpres tersebut, seperti dikutip Rabu (13/5/2020), kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini hanya berlaku untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) kelas I dan II.

"Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp 150.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta," demikian bunyi Pasal 34 ayat 3 Perpres Nomor 64/2020.

"Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp 100.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta," demikian bunyi Pasal 34 Perpres Nomor 64/2020," tulis Pasal 34 ayat 2.

Sementara untuk peserta BPJS kesehatan PBPU dan BP kelas III besaran iurannya baru akan naik pada 2021 mendatang. "Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500,00, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35.000,00."

Sedangkan untuk Januari, Februari dan Maret 2020, iuran bagi peserta PBPU dan BP yakni sebesar:

  • Rp 42.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas IIIB.
  • Rp 100.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas IIC.
  • Rp 160.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I

Untuk April, Mei, dan Juni 2020, iuran bagi peserta PBPU dan BP sebesar:

  • Rp 25.500,00 per orang per bulan dengan manfaat pelauanan di ruang perawatan kelas IIIB.
  • Rp 51.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas IIC.
  • Rp 80.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I

"Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran Iuran dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya," demikian tulis Pasal 34 ayat 9. kbc10

Bagikan artikel ini: