Soal skema "The New Normal", Kapolda Jatim: Kita ikut kebijakan pusat

Kamis, 21 Mei 2020 | 13:34 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan siap mendukung dan melaksanakan rencana pemerintah untuk membuka kembali kegiatan ekonomi secara bertahap atau yang disebut dengan skema "The New Normal".

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jatim Irjen Pol. M. Fadil saat mendampingi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti  melakukan kunjungan ke Lumbung Pangan Jatim, Rabu ,(20/5/2020) malam. Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Panca Wira Usaha, Erlangga Satriagung dan sejumlah jajaran direksi BUMD Provinsi Jatim.

Irjen Pol. M. Fadil menegaskan bahwa Polda Jatim sepenuhnya akan melaksanakan apa yang akan menjadi keputusan Pemerintah Pusat. Karena hal tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. "Kita ikut apa yang jadi kebijakan pusat. Prinsip saya, saya pasti akan melaksanakan dan akan saya amankan itu," katanya.

Menurutnya, hal tersebut memang harus dilakukan karena bagaimanapun juga, aktifitas ekonomi harus tetap jalan. Negara, ujarnya, harus melindungi kesehatan rakyat dan juga harus melindungi ekonomi rakyat. Jangan sampai kesehatannya saja yang diutamakan tetapi ekonominya mandeg. "Kalau ekonominya lumpuh, kan tidak bisa itu," lanjutnya.

Terkait terjadinya kerumunan di mall dan pusat perbelanjaan yang akan memicu penularan pandemi Covid-19, ia menegaskan bahwa Surabaya tidak ada. "Kalau katanya ramai, coba lihat. Kalau di daerah lain mungkin iya, tapi kalau di Jatim tidak. Silahkan lihat, di TP atau pakuwon, apakah seperti di beritakan itu," kata Irjen Pol. M. Fadil.

Masyarakat, kata dia, harus jeli dan cerdas dalam menerima informasi. Jangan kemudian informasi diterima mentah-mentah tanpa dilakukan kroscek terlebih dahulu. Sama halnya rumor adanya tahanan asimilasi yang dikatakan banyak melakukan kejahatan. Ini harus dikroscek kebenarannya karena sebenarnya di Jatim tidak ada. 

"Saya bilang, kalau di Jatim di mana, berapa orang? Jangan terpengaruh provinsi lain karena sejauh ini Jatim masih aman dan masih kondusif. Sebab bagaimanapun juga, pencegahan penularan harus tetap jalan tetapi ekonomi juga harus jalan," kata Fadil.

Sementara untuk mengantisipasi gelombang pemudik yang akan masuk wilayah Jatim, Polda Jatim telah melakukan pengecekan di delapan titik chek point besar yang berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Bali. Ada dua perlakuan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengecekan tersebut. Pertama, untuk pelintas yang bukan ber-KTP Jatim akan dikembalikan. Kedua, jika terbukti ber-KTP Jatim, maka penumpang akan diturunkan dan mobil dikembalikan.

"Kita kontak daerahnya untuk melakukan penjemputan dan kemudian akan dilakukan protokol kesehatan isolasi 14 hari," terangnya.

Dan di tingkat desa, juga telah digalakkan program desa tangguh. Program ini akan diberdayakan ketika ada pemudik yang lolos dari chek point atau dari Gugus Tugas Mudik.  "Nanti ada petugas yang ada di desa dibawah bimbingan Babinsa dan Babinkamtibmas, mereka yang akan melaporkan. Bekerjasama dengan lurah, mereka akan menyiapkan. Apakah pemudik akan melakukan isolasi mandi atau disiapkan pihak kelurahan," ungkap Irjen Pol. M. Fadil.

Untuk kebutuhan makan, ada program Lumbung Desa yang sumbernya dari orang yang mampu atau bantuan dari pemerintah daerah. Melalui program ini, pemudik yang sedang berada dilokasi karantina akan terjamin kebutuhannya sehingga mereka tidak akan berhubungan dengan masyarakat lainnya

"Itu yang sementara kita lakukan. Karena  Misalnya orang Madura, bekerja di Bali, KTP Madura, mereka mau pulang karena di sana sudah tidak ada pekerjaan, itu kita harus melihatnya dengan bijak. Tetapi protokol kesehatan memang harus ketat. Seperti kemarin ada yang mau nyeberang dari ke Ketapang masuk ke Banyuwangi, kita bersama gubernur melakukan protokol ketat," pungkasnya. kbc6

Bagikan artikel ini: