Industri perhotelan butuh win-win solution dalam penerapan new normal plus CHS

Rabu, 27 Mei 2020 | 21:26 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pengelola tempat wisata harus menerapkan kondisi new normal dalam pelayanan mereka. Tak terkecuali pengelola hotel, juga melaksanakan protokol kesehatan kepada para pegawai dan tamu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dan memastikan kenyamanan serta keamanan tamu.

Hanya saja, dalam situasi pandemi Covid-19 sekaligus menyambut new normal pariwisata, pengelola hotel harus jeli betul dalam memperhitungkan biaya yang dikeluarkan serta potensi pemasukan.

Wakil Ketua Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, Bali, Ketut Swabawa mengatakan setiap pimpinan hotel harus menyiapkan standar operasional prosedur atau SOP dalam menghadapi pariwisata dengan konsep new normal.

Yang perlu diperhatikan oleh pengelola hotel, menurut dia, adalah penerapan standar yang baru akan mempengaruhi biaya operasional. "Biaya operasional akan meningkat dan memengaruhi profit yang rendah," katanya seperti dikutip, Rabu (27/5/2020).

Sebab itu, Swabawa melanjutkan, harus ada win-win solution atau jalan keluar yang sama-sama menguntungkan bagi pengelola hotel dan tamu di tengah kondisi pasar yang masih lesu ini.

Swabawa menjelaskan, di masa new normal belum tentu wisatawan sepenuhnya berani melakukan perjalanan. Sementara pengelola destinasi wisata atau penginapan/hotel harus mengeluarkan biaya untuk mematuhi protokol kesehatan dengan berbagai cara.

Dalam standar operasional prosedur yang memuat prinsip Cleanliness, Health dan Safety atau CHS sesuai arahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pengelola destinasi wisata atau hotel harus menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi protokol kesehatan di masa new normal.

Beberapa di antaranya adalah menyediakan sejumlah tempat cuci tangan, hand sanitizer, memeriksa suhu tubuh pengunjung, sampai mengubah pola pikir dan perilaku petugas agar siap menerima tamu dalam situasi normal baru. "Karyawan harus memilki kemampuan multitasking, mampu bekerja sama dengan vendor, dan menyiapkan paket-paket wisata menarik," ucap Swabawa yang juga akademikus itu.

Ketut Swabawa mengatakan standar operasional prosedur new normal pariwisata harus diterapkan oleh semua lini pariwisata, dari maskapai penerbangan, hotel, transportasi, kuliner, destinasi wisata, dan sebagainya. Dia mencontohkan, jangan sampai ketika pengelola hotel sudah membangun standar yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, namun layanan transportasi belum menerapkan pakem yang sesuai.

Begitu juga jika suatu hotel telah menerapkan protokol kesehatan yang otomatis membutuhkan biaya tinggi, sehingga membuat harga kamar hotel menjadi lebih mahal. Namun di lain pihak ada pengelola hotel yang nakal, tidak menerapkan protokol kesehatan yang memadai, sehingga biaya operasionalnya rendah dan banting harga kamar untuk mendapatkan tamu. "Tapi ketika ada tamu yang sakit, yang tercoreng adalah nama Bali secara keseluruhan," ucap dia.

I Made Ramia Adnyana yang juga Wakil Ketua IHGMA Bali, mengatakan pada mulanya pengelola wisata bisa jadi akan merasa ribet dengan berbagai aturan baru di masa new normal ini. Dia mencontohkan maskapai Garuda Indonesia misalnya, butuh waktu selama empat jam sebelum terbang karena harus memastikan setiap penumpang dalam keadaan sehat dan memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan.

"Tapi semua prosedur itu harus dilaksanakan demi keamanan dan kenyamanan bersama," kata I Made Ramia Adnyana di Denpasar, Selasa 26 Mei 2020. Dia meyakini segala ketentuan baru di masa new normal semata demi meningkatkan kualitas pariwisata.

Saat ini, Made Ramia menjelaskan, Dinas Pariwisata Provinsi Bali tengah menyiapkan sejumlah standar operasional prosedur dalam menyiapkan pariwisata Bali ke era new normal. "SOP itu akan dikirim ke semua industri untuk mempersiapkan diri menghadapi new normal, mulai dari kedatangan wisatawan di bandara, proses imigrasi dengan menerapkan protokol kesehatan, transportasi, masuk ke hotel, dan sebagainya," ujarnya.

Nantinya SOP tersebut akan disampaikan ke Gubernur Bali dan menjadi Instruksi Gubernur atau regulasi lainnya. Pembukaan Bali untuk aktivitas pariwisata rencananya akan dimulai dari kawasan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Nusa Dua. Setelah itu, ke Ubud, Kuta, dan kawasan wisata lainnya. kbc10

Bagikan artikel ini: