Home / Rubrik Spesial / Jatim Progress
Headline

Akselerasi pembiayaan murak ke UMKM, Pemprov Jatim bentuk TPKAD

Jum'at, 15 April 2016 | 15:35 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus berusaha meningkatkan akses pembiayaan khususnya ke sektor usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), salah satunya dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD diketuai Gubernur Jatim dan melibatkan lembaga jasa keuangan, termasuk OJK dan Bank Indonesia (BI).

Tim ini nantinya akan akan mengevaluasi dan mengidentifikasi persoalan penyaluran kredit di amsing-masing daerah baik kota maupun kabupaten di seluruh Jatim. Selain itu, tim ini nantinya juga akan merumuskan program keuangan dan mengkoordinasikan akses keuangan di daerah masing-masing dan akan dibawa ke level provinsi.

Gubernur Jatim, Soekarwo, mengatakan pembentukan tim ini didorong oleh masih sulitnya pelaku UMKM mendapat pembiayaan dengan bunga murah. “Dari total produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim yang mencapai Rp1.600 triliun, sebesar Rp900 triliun diantaranya disumbang dari sektor ini UMKM. Sayangnya, mayoritas pelaku UMKM belum tersentuh pembiayaan dari bank,” katnaya di sela acara pengukuhan TPAKD di Gedung Negara Grahadi, Kamis (14/4/2016).

Karenanya, Soekarwo mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) khususnya yang dimiliki pemerintah daerah, harus bisa menjadi media untuk menyalurkan kredit dengan bunga murah. Saat ini di Jatim sudah ada 28 BPR yang dimiliki Pemda.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad yang hadir dalam pengukuhan ini menambahkan, akses keuangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat selain pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, pihaknya meminta agar nanti ada kajian terkait penyebab kurangnya akses keuangan pada pelaku UMKM.

“Penyebab kurangnya akses keuangan kan bisa banyak hal. Diantaranya, kurangnya pemahanan masyarakat, aturan yang menghambat penyaluran kredit, tidak adanya agunan yang bisa menjadi jaminan dan bisa juga karena jarak yang jauh antara nasabah dengan bank. Semua itu harus dipetakan mana saja persoalan yang menghambat dan harus egera diatasi. Jika 30 tahun lalu kita memberantas buta huruf, saat ini kita harus berjuang memberantas buta keuangan,” kata Muliaman.

Ia menambahkan, semua masalah dalam perluasan akses pembiayaan ke UMKM sebenarnya sudah ada solusinya masing-masing. Jika yang menjadi hambatan adalah kurangnya edukasi, maka harus ada program sosialisasi terintegrasi pada masyarakat. Jika aturan yang menjadi kendala, maka aturan itu harus diperbaiki.

“Kalau agunan menjadi persoalan, maka keberadaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) bisa menjadi solusi. Kalau jarak menjadi hambatan, sekarang sudah ada agen-agen bank skala mikro yang akan berperan seperti halnya bank pada umumnya. Pada intinya, TPAKD ini dibentuk untuk mensejahterakan rakyat. Masalah keuangan itu masalah fundamental. Pembukaan akses keuangan ini menjadi salah satu upaya mengentaskan kemiskinan,” paparnya.

Sebelum dibentuknya TPAKD ini, Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun 2016 dengan skema loan agreement. Dana pinjaman ini nantinya akan disalurkan dalam skema linkage program dengan BPR milik pemerintah Provinsi Jatim dan BPR milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim.

Dana pinjaman ini nantinya akan disalurkan berupa kredit lunak dengan plafon sebesar Rp 20 juta dengan suku bunga maksimal 9% efektif dalam jangka waktu 2 tahun. Suku bunga ini jauh lebih kecil daripada suku bunga sektor UMKM pada umumnya yang berkisar diatas 20% per tahun.

Sementara itu, Humas TPAKD yang juga Direktur Utama Bank Jatim, Soeroso mengaku, selama feasible, pihaknya akan mendukung penuh akses keuangan pada sektor mikro. Selama triwulan I/2016, Bank Jatim berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp28,27 triliun atau tumbuh 6,40% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penyaluran kredit tertinggi dari sektor konsumer sebesar Rp18,43 triliun, diikuti kredit komersial Rp5,33 triliun dan kredit UMKM  sebesar Rp4,51 triliun atau naik 1,29% dibanding periode yang sama tahun lalu. “Dengan bunga murah, maka ekonomi akan bisa hidup. Bunga yang kami tawarkan minimal 4% dan maksimal 9%,” ujarnya. kbc8

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur