Bidik bangun 100 ribu unit rumah subsidi, Asprumnas perkuat jaringan di Jatim

Minggu, 12 Februari 2017 | 17:44 WIB ET
Ketua Umum DPP Asprumnas Arief Suryo Handoko (kanan) menyerahkan SK Kepengurusan kepada Ketua DPW Jawa TimurTri Sugiyanto.
Ketua Umum DPP Asprumnas Arief Suryo Handoko (kanan) menyerahkan SK Kepengurusan kepada Ketua DPW Jawa TimurTri Sugiyanto.

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) mendukung program Satu Juta Rumah oleh pemerintah. Asosiasi profesi ini bahkan menargetkan bisa membangun sebanyak 100.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alias rumah bersubsidi secara nasional sepanjang tahun 2017 ini.

Ketua Umum DPP Asprumnas, Arief Suryo Handoko menuturkan, kebutuhan rumah oleh masyarakat di Tanah Air terus mengalami peningkatan. Data menyebut, saat ini angka kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah (backlog) secara nasional mencapai 13,5 juta unit. Jumlah ini mustahil bisa dipenuhi atau dikurangi tanpa adanya dukungan semua pihak, baik pemerintah, perbankan, pengembang, dan sebagainya.

"Oleh karena itu kami hadir untuk ikut serta membantu memenuhi kebutuhan akan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami bersyukur bahwa Asprumnas sudah terbentuk Jawa Timur yang notabene sebagai salah satu provinsi yang cukup besar jumlah pengembang, pasar, juga pertumbuhan ekonominya yang di atas nasional," kata Arief di sela pelantikan pengurus DPW Asprumnas Jawa Timur di Papilio Best Western Hotel Surabaya, Minggu (12/2/2017).

Dipaparkannya, Asprumnas sendiri menargetkan bisa membangun sebanyak 100.000 unit rumah bersubsidi secara nasional di tahun 2017 ini. Jawa Timur, dia bilang, diharapkan bisa memberikan kontribusi sebanyak 20-25% dari target tersebut.

"Kami optimistis bisa tercapa target ini. Karena memang antusiasme teman-teman pengembang di daerah juga luar biasa. Mereka punya berbagai strategi, mulai gencar melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah, perbankan, instansi pemerintah/swasta, hingga jajaran TNI/Polri," tukasnya.

Hanya saja, Arief tak mengingkari saat ini masih ada sejumlah kendala dalam mengembangkan rumah bersubsidi. Dia menyebut, selain kian mahalnya harga tanah, juga proses perizinan. "Meski sudah ada aturan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi oleh pemerintah, namun hingga kini juknisnya (petunjuk teknis, red) belum ada, sehingga di daerah dalam hal ini pemda masih menerapkan aturan lama. Jadi, di lapangan pemda masih memberlakukan proses perizinan yang sama antara proyek rumah subsidi dengan rumah menengah atas. Ini yang memberatkan," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPW Asprumnas Jawa Timur, Tri Sugiyanto menambahkan, meski secara makro ekonomi nasional tahun ini diproyeksi kurang menggembirakan, namun pihaknya optimis bisa ikut berkontribusi dalam program 1 Juta Rumah. Alasannya, permintaan akan hunian terus meningkat. Di Jawa Timur sendiri, backlog rumah saat ini mencapai sekitar 580.000 unit.

"Dan untuk Jawa Timur, kami mengandalkan pembangunan di kota-kota penyangga Surabaya, seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Meski tidak mengesampingkan kota-kota lain yang permintaannya juga cukup besar, seperti Malang, Kediri, Madiun, seta Jember," jelasnya.

Bukan hanya rumah tapak (landed house), Asprumnas juga mengincar pembangunan rumah sederhana susun. Bahkan untuk hunian vertikal ini diharapkan bisa dibangun di kota-kota seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

"Memang untuk masyarakat kita masih belum familiar dengan hunian vertikal, namun dengan kita terus melakukan sosialisasi, niscaya hunian vertikal ini akan jadi pilihan, apalagi bagi mereka yang tempat kerjanya di pusat kota," ujar Tri.

Asprumnas, lanjut dia, akan terus melakukan sosialisasi ke pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dan pihak terkait dengan pembangunan perumahan, dengan harapan sinergitas diantara mereka bisa terjalin, sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah murah bagi MBR bisa tercapai. kbc7

Bagikan artikel ini: