JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah menargetkan penerbitan sertifikasi 7 juta lahan (ha) pada 2018.Akses ini terbuka khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah ,yang bermaslah legalitas asetnya."Tahun ini, kita menargetkan sertifikasi 5 juta lahan, dan nanti 2018 menjadi 7 juta," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil di Jakarta, kemarin.

Sofyan mengutarakan hingga saat ini, aset masyarakat yang memiliki sertifikat baru sekitar 46 juta. Padahal, total ada 126 juta aset yang harus disertifikasi dan mayoritas dari aset itu adalah lahan.Sofyan menuturkan sedikitnya jumlah masyarakat kelas menengah dan bawah yang memiliki aset bersertifikat telah membuat mereka sulit mengakses perbankan."Dengan gencarnya sertifikasi lahan, rasio iklusi keuangan yang saat ini sebesar 64 persen diharapkan semakin meningkat," ujarnya.

Sofyan mengklaim masyarakat cukup antusias dengan kebijakan pemerintah menerbitkan sertifikasi tanah dan redistribusi aset. Saat ini, penyalurannya tercatat sudah mencapai 250.000 ha tanah dengan 1,3 juta sertifikasi siap diberikan.

"Selama ini konflik tanah cukup kuat. Baik dari masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, hingga masyarakat dengan pemerintah. Ketika tidak ada sertifikasi maka masyarakat yang lemah akan menjadi korban," pungkasnya.kbc11

Berita Terkait

Aneka Bisnis

Aplikasi Super, Social Commerce Pertama di Indonesia yang Raih Sertifikasi ISO

1 Februari 2022, 09:41

Nasional

Warga Jakarta dan Surabaya lebih dulu terima sertifikat tanah elektronik

5 Februari 2021, 11:04

Nasional

Meluncur tahun ini, begini penampakan sertifikat tanah elektronik

4 Februari 2021, 10:19

Nasional

Ada sistem elektronik, sertifikat tanah lama bakal ditarik BPN

3 Februari 2021, 10:30

Nasional

Sertifikat tanah dinilai beri kepastian hukum bagi masyarakat

18 Oktober 2017, 14:47

Nasional

Pemerintah dorong swasta ikut biayai sertifikasi tanah rakyat

23 Mei 2017, 08:17